Defisit perdagangan Juni tertinggi lima tahun terakhir
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) meyakini, langkah pemerintah menahan impor bisa menekan defisit neraca perdagangan Indonesia yang sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut. Defisit neraca perdagangan Juni 2012 yang tercatat sebesar USD 1,32 miliar merupakan yang terbesar selama 5 tahun terakhir.
Kepala BPS Suryamin mengatakan, salah satu langkah pemerintah menekan impor hortikultura cukup berhasil menurunkan kinerja impor.
"Defisit tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jadi walaupun ekspor turun, impor juga turun," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (1/8).
Dia melihat, pemerintah harus bergerak cepat agar kondisi ini tidak terus berlanjut. Caranya dengan memperbanyak strategi atau kebijakan penahan impor. Selain itu diperlukan peningkatan produksi dalam negeri.
"Kedepan harus kita lihat dan upaya pemerintah mengendalikannya," katanya.
BPS sendiri, tambahnya, dalam waktu dekat akan melakukan early warning system dengan melakukan survei beberapa komoditi besar di Indonesia. Hal ini bertujuan mengetahui dampak krisis terhadap kinerja perdagangan Tanah Air.
(mdk/oer)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaImpor barang modal mengalami persentase penurunan terdalam yaitu turun sebesar 10,51 persen.
Baca SelengkapnyaImpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Upaya Bulog untuk mendatangkan impor beras kali ini akan jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaHal itu bakal diwujudkan jika mereka berhasil menang di Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaTurunnya impor non migas karena penurunan mesin peralatan mekanis dan bagiannya, plastik dan barang dari plastik serta kendaraan dan bagiannya.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaTambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnya