Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Cegah Monopoli Harga, Menkop Teten Bakal Atur HPP Produk dalam Permendag No.31/2023

Cegah Monopoli Harga, Menkop Teten Bakal Atur HPP Produk dalam Permendag No.31/2023

Pemerintah telah menerbitkan Permendag No.31 Tahun 2023 beberapa waktu lalu.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki memastikan konsep aturan untuk Harga Pokok Produksi (HPP) telah disetujui dalam rapat menteri. Dia menyebut konsep aturan itu akan mengambil contoh dari aturan yang diterapkan China.

Cegah Monopoli Harga, Menkop Teten Bakal Atur HPP Produk dalam Permendag No.31/2023
Cegah Monopoli Harga, Menkop Teten Bakal Atur HPP Produk dalam Permendag No.31/2023

"Di rapat Menko ya prinsipnya sudah disetujui, tapi kan evaluasinya setelah tiga bulan (Permendag 31/2023). Di China jalan lah (aturannya)," kata Teten saat ditemui, di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (28/11). 

Dengan adanya konsep aturan HPP, Teten menegaskan jangan sampai ada lagi praktik predatory pricing. Karena hal itu akan memberikan dampak negatif terhadap para UMKM.

"Jangan sampai ada lagi praktek predatory pricing, karena itu akan memukul UMKM mereka juga harus respek terhadap perkembangan ekonomi nasional, yang kita ingin di digital ekonomi menerapkan model bisnis yan sustain," tegas Teten.

Nantinya asosiasi yang menentukan HPP tersebut, misalnya asosiasi tekstil, garmen, elektronik dan sebagainya.

"HPP kan per asosiasi, saya akan bicara dengan asosiasi, jadi asosiasi misalnya tekstil, garmen, elektronik dsb, mereka harus punya HPP-nya," tambah Teten. 

Nantinya asosiasi yang menentukan HPP tersebut, misalnya asosiasi tekstil, garmen, elektronik dan sebagainya.

Aturan HPP ini akan dimasukan ke dalam Permendag Nomor 31 tahun 2023 baru bisa dilakukan setelah evaluasi dalam 3 bulan ke depan.

"Belum (Permendag) ini kan disepakati di rapat Menko Permendag 31/2023 ini baru dievaluasi setelah tiga bulan, ini kan baru sebulan ya jadi kita tunggu dua bulan lagi," pungkasnya.

Cegah Monopoli Harga, Menkop Teten Bakal Atur HPP Produk dalam Permendag No.31/2023

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengganti Permendag Nomor 50 Tahun 2020.

Diketahui, disusunnya peraturan ini untuk menciptakan ekosistem PMSE yang sehat, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis.

Kedua, mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha PMSE dalam negeri, dan ketiga meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri.

Cegah Monopoli Harga, Menkop Teten Bakal Atur HPP Produk dalam Permendag No.31/2023

Artikel ini ditulis oleh
Siti Nur Azzura

Editor Siti Nur Azzura

Reporter
  • Siti Ayu Rachma
Harga Beras Terus Meroket hingga Pecah Rekor, Kapan Turunnya? Begini Kata Bulog
Harga Beras Terus Meroket hingga Pecah Rekor, Kapan Turunnya? Begini Kata Bulog

Harga beras terpantau terus mengalami kenaikan hingga pecahkan rekor. Harga beras medium kini Rp12.000 per kg. Dari semula Rp10.000 per kg.

Baca Selengkapnya icon-hand
Harga Minyak Mahal, Pemerintah Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel per Hari
Harga Minyak Mahal, Pemerintah Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel per Hari

PHE siap mendukung pemerintah untuk mencapai target produksi minyak nasional tahun 2030 sebesar 1 juta Barel per hari.

Baca Selengkapnya icon-hand
Harga Pertamax Naik Jadi Rp14.000 per Liter, Ternyata Ini Biang Keroknya
Harga Pertamax Naik Jadi Rp14.000 per Liter, Ternyata Ini Biang Keroknya

Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi per hari ini.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Larang Penjualan Produk Impor Harga di Bawah Rp1,5 Juta di Toko Online
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Larang Penjualan Produk Impor Harga di Bawah Rp1,5 Juta di Toko Online

Penjualan produk di TikTok shop sudah mengarah pada predatory pricing atau praktik menjual barang di bawah harga modal.

Baca Selengkapnya icon-hand
Menteri Teten Beberkan Penyebab Produk UMKM Tak Laku di e-Katalog
Menteri Teten Beberkan Penyebab Produk UMKM Tak Laku di e-Katalog

Padahal sudah ada 87 persen pelaku UMKM telah terlibat dalam e-katalog.

Baca Selengkapnya icon-hand
Minyak Dunia Mahal, Harga BBM Pertamax Diprediksi Naik Bulan Depan
Minyak Dunia Mahal, Harga BBM Pertamax Diprediksi Naik Bulan Depan

Kenaikan harga minyak dunia saat ini akan berpengaruh kepada harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di Tanah Air.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kemenkeu Beri Sinyal Tebar Bansos Beras Lagi: Tunggu Pengumumannya, Segera
Kemenkeu Beri Sinyal Tebar Bansos Beras Lagi: Tunggu Pengumumannya, Segera

Kenaikan harga beras jadi masalah besar di seluruh dunia.

Baca Selengkapnya icon-hand
Harga Pertamax di SPBU Lebih Mahal Dibanding Pertashop, Ternyata Ini Alasannya
Harga Pertamax di SPBU Lebih Mahal Dibanding Pertashop, Ternyata Ini Alasannya

Harga Pertamax saat ini Rp14.000 sementara di Pertashop Rp13.850 per liter.

Baca Selengkapnya icon-hand