Buntut Kasus Jiwasraya, Pemerintah Godok Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah tengah menggodok Lembaga Penjamin Polis. Pembentukan ini akan memperhatikan aturan yang berlaku agar kepercayaan terhadap lembaga keuangan meningkat.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Penggodokan Lembaga Penjamin Polis ini menyusul mencuatnya kasus Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912.

"Itu memang mandat harus membuat Lembaga Penjamin Polis. Saat ini kita sedang membuat persiapan-persiapannya sesuai mandat tersebut," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Menurutnya, skema Lembaga Penjamin Polis akan mencontohi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Termasuk soal fungsinya yakni menjamin simpanan nasabah serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

"Semua hal kita lihat dari sisi, kalau lembaga penjamin simpanan kita lihat modelnya selama ini. Namun kita juga akan lihat perbedaannya dengan industri asuransi sendiri," ujarnya.

Dongkrak Industri Asuransi

Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah, menyebutkan dengan adanya LPP tersebut diharapkan dapat kembali mendongkrak industri asuransi di Tanah Air. Sebab, dengan adanya LPP, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi akan semakin bertambah dan terjaga.

"Substansinya adalah, pertama dari sisi UU memang itu sudah diamanatkan. Yang kedua, saya kira ini tuh momentum yang bagus untuk menumbuh kembangkan kembali industri kita melalui keberadaan lembaga ini," kata dia, saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (21/11).

Dia mengungkapkan kewenangan pembentukan ini berada di Kementerian Keuangan tepatnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Saat ini, pembentukan LPP tengah dalam proses kajian.

"Kalau amanat UU itu kan pembentukannya harus dengan UU, nah itu wilayahnya pemerintah dengan DPR," ujarnya.