BUMN kertas ini butuh Rp 1 triliun untuk bangun dari kubur

Merdeka.com - PT Kertas Kraft Aceh (KKA), perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembuat kertas kantong semen di Kabupaten Aceh Utara, membutuhkan dana Rp 1 triliun agar bisa beroperasi kembali. Pada akhir 2007, perusahaan ini resmi berhenti beroperasi karena kesulitan memperoleh bahan baku serta terlilit utang.

Direktur Utama PT KKA, Seto Karjanto, mengatakan rencana penghidupan ini sudah dimulai sejak tahun lalu, namun belum terealisasi. Dia menegaskan untuk pengoperasian perusahaan kertas di Aceh ini membutuhkan revitalisasi pabrik.

"Ada empat aspek penting yang harus dilakukan agar PT KKA dapat beroperasi kembali. Aspek yang pertama adalah ketersediaan bahan baku, revitalisasi pabrik, pemasaran dan penyelesaian kewajiban PT KKA dengan para kreditor setelah pabrik beroperasi kembali," kata Seto di Banda Aceh, Selasa (17/7).

Dia menyebut sudah melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Di hadapan Plt Gubernur memaparkan rencana pengoperasian PT KKA kembali.

Untuk tahap pertama, akan dilakukan penanaman areal hutan pinus dan kemudian melakukan studi kelaikan dan revitalisasi pabrik selama 3 tahun yang akan dimulai pada tahun ini. Sedangkan untuk produksi komersial ditargetkan akan dimulai pada 2021.

"Untuk revitalisasi pabrik dan pengelolaan hutan memerlukan dana sekitar Rp 1 triliun," kata Seto.

Jika beroperasi kembali lanjut Seto, PT KKA akan mampu menyerap 9.600 tenaga kerja dengan multiplier effect sampai dengan 30.000 orang. Selain itu, juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Seto meminta dukungan dari Pemerintah Aceh agar rencana pengoperasian PT KKA dapat segera terwujud.

Sementara itu, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya pengoperasian kembali PT KKA, apalagi jika mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

"Kita ingin agar ini bisa segera dieksekusi dan terealisasi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan," kata Nova.

Pemerintah Aceh, lanjut Nova, akan mempercepat proses perizinan dan siap berkoordinasi jika ada persoalan–persoalan yang perlu diselesaikan agar PT KKA dapat beroperasi kembali.