BPK akan Terbitkan Laporan Audit Nasional dalam Waktu Dekat
Merdeka.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengaku, sudah menyelesaikan beberapa laporan hasil audit keuangan nasional Tahun Anggaran 2020. Dia berharap dalam waktu dekat hasil audit tersebut akan dipublikasikan.
"Beberapa laporan audit sudah dikeluarkan dan beberapa akan datang bulan ini. Kami berharap dapat menerbitkan laporan audit nasional awal tahun ini," kata dia dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1).
Dia mengatakan, audit dilakukan terhadap seluruh elemen keuangan negara (audit universe) terhadap respon pemerintah pusat dan daerah Indonesia terhadap pandemi Covid-19, dan menggabungkan tujuan dari tiga jenis audit, yaitu audit keuangan, kinerja dan kepatuhan.
Pada paruh pertama tahun 2020, BPK juga sudah melakukan kajian terhadap kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menangani pandemi Covid-19. Tujuannya untuk memberikan wawasan kepada pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di sisi lain, dia memahami akibat Covid-19 berbagai cara kerja dan interaksi sosial, khususnya dalam dunia audit, mengalami perubahan dan memerlukan penyesuaian yang cukup beragam. Itu semua menjadi tantangan sendiri bagi BPK untuk menyelesaikan tugasnya.
"Audit jarak jauh dengan penggunaan Teknologi Informasi, Analitik Data Besar, Kecerdasan Buatan, dan sebagainya menjadi cara yang umum digunakan untuk melakukan audit," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaAkulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Timnas AMIN sudah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu untuk melakukan audit sistem IT KPU.
Baca SelengkapnyaHasil audit BPKP Jawa Barat kerugian negara mencapai Rp5.400.557.603.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar KPU bersedia untuk melakukan audit forensik agar segala dugaan kecurangan bisa diungkapkan.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaRinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca Selengkapnya