BP Tapera Fokus Bangun Kredibilitas agar Program Pembiayaan Perumahan Berjalan Baik
Merdeka.com - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai sebagian pihak tidak tepat untuk diberlakukan saat ini. Mengingat, masyarakat saat ini tengah dihadapkan berbagai masalah akibat dari dampak yang ditimbulkan pandemi corona.
Menyadari hal itu, Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar mengatakan, saat ini pihaknya tengah membangun kredibilitas. Dia ingin masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat yang lahir dari program pembiayaan rumah bagi masyarakat.
"Tujuan utama kita saat ini membangun kredibilitas dan itu yang kita bangun dulu," kata Ariev dalam program Ruang Merdeka bertajuk 'Membedah Tapera" di Jakarta, Rabu (17/6).
Sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), program ini akan diterapkan lebih dulu kepada instansi pemerintah. Mulai tahun depan ASN akan menjadi peserta dalam program ini. Kemudian secara bertahap akan diikuti oleh TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD.
Sementara perusahaan swasta diberikan kelonggaran selama 7 tahun dari sejak PP ini diundangkan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program Tapera. "Kalau perusahaan dikasih kelonggaran, paling lambat 7 tahun setelah PP diundangkan," kata Ariev.
Untuk membangun kredibilitas, saat ini BP Tapera tengah melakukan negosiasi dengan para pihak yang menaungi para calon peserta nasabah Tapera.
"Kita masih negosiasi kepada masing-masing itu dan ini enggak mudah," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaProgram itu diterapkan untuk masyarakat yang ada di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaMelakukan penukaran uang dipinggir jalan berisiko merugikan masyarakat atas potensi peredaran uang palsu.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaSelagi ada sumber daya dan tekad yang kuat untuk mencapainya, kebebasan finansial sangat mungkin untuk diraih lebih cepat.
Baca SelengkapnyaJika isu tersebut tidak diatasi, UMKM pertanian hanya akan menjadi sorotan sesaat pada saat pemilu, namun setelahnya kembali terabaikan.
Baca Selengkapnya