Bos Pajak ultimatum Google harus bayar tunggakan pajak tahun ini
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK masih terus mengejar pajak Google yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 2 triliun dalam lima tahun terakhir. Angka tersebut didapat dari hitungan penerimaan iklan Google yang tembus 5,5 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan Google. Mengingat, pemeriksaan untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak dari perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut masih berjalan.
"Di dalam pemeriksaan itu ada closing, closing itu adalah pernyataan dari kedua belah pihak. Misalnya saya ngoreksi 10, oh tidak saya tidak setuju, intinya ngomong ini hanya delapan ya, silakan," kata Ken di kantornya, Jakarta, Senin (7/11).
Meski masih dalam negosiasi, Ken menegaskan Google tetap harus membayar pajak di tahun ini. Sayangnya, mantan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak ini enggan membeberkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Google.
Dia berharap, dengan adanya bantuan dari Panglima TNI, kasus penunggakan pajak seperti Google tidak akan terulang di lain waktu.
"Google harus bayar pajak tahun ini. Pokoknya selesai pemeriksaan. Mudah-mudahan dengan adanya penguatan ini (Ditjen Pajak dan TNI) kita sudah sangat bersatu," imbuhnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaMeski memilih menjadi negara netral, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan bijak.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya