Merdeka.com - Di tengah krisis kelangkaan, ternyata ada 3,700 hektar ladang garam yang tidak diolah. Lahan garam yang tidak produktif tersebut berada di Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menjelaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) lahan tersebut dimiliki oleh PT Panggung sehingga pemerintah tidak bisa mengelolanya.

"Di NTT ada ladang garam yang punya PT Garam kerja sama dengan masyarakat 400 hektar. Ada juga tanah terlantar 225 hektar, kita sudah berikan kepada PT Garam," kata Sofyan, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (14/8).

Sofyan mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada PT Panggung untuk mengelola lahan tersebut. Dia pun telah memberikan tenggat waktu selama 90 hari kepada PT Panggung untuk segera mengelola lahan garam tersebut.

"Kita ingin mereka selesaikan secara 'B to B', karena ada HGU milik perusahaan tapi sudah lama terlantar enggak digunakan apa-apa. Kita berikan peringatan, kalau kamu enggak gunakan dalam 90 hari akan dibatalkan. Tapi dalam 90 hari itu kita dorong mereka supaya bekerja sama dengan pihak lainnya supaya ladang tanah bermanfaat," pungkasnya.