Bos BKPM: Investasi di daerah perbatasan Rp 60 T, masih rendah
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengakui investasi di daerah perbatasan Indonesia masih kecil, yakni hanya Rp 60 triliun selama 5 tahun. Angka ini masih kecil jika dibandingkan dengan investasi nasional Rp 590 triliun.
Dengan demikian, dia berharap agar Kementerian dan Lembaga (K/L) di pusat dan daerah bisa saling bersinergi di meningkatkan investasi di daerah perbatasan. Hal ini mengingat, masih banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik dari potensi alam, kebudayaan, hingga sumber daya manusia.
"Meski investasinya rendah, namun pertumbuhan investasi di daerah perbatasan ini tinggi. Sehingga saya yakin masih banyak potensi yang bisa dikembangkan,"kata Thomas di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (1/12).
Menurutnya, potensi dari wilayah perbatasan baik di Indonesia Timur maupun Barat memiliki karakternya masing-masing. Hal ini dipengaruhi oleh bisnis model yang sesuai dengan peluang bisnis di daerah masing-masing.
"Kalau di Atambua potensinya itu bisnis retail, hiburan, jasa. Di Kalimantan mungkin bisa industri ringan. Di Natuna, Morotai mungkin lebih ke perikanan dan wisata. Jadi tugas kita untuk menemukan formula spesifik untuk berbagai daerah," imbuhnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini telah melebih target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adapun sepanjang Januari - Desember 2023, realisasi investasi telah mencapai Rp1.418,9 triliun atau melebihi target 101,3 persen dari target.
Baca SelengkapnyaKorea Selatan menempati peringkat 6 dengan 9 LOI terkait investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.
Baca SelengkapnyaDia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPWRI menyebut keterlibatan H pada kasus investasi bodong ini sama sekali tidak ada sangkut paut dengan mereka.
Baca SelengkapnyaBahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca Selengkapnya