Bos BKPM Beberkan Latar Belakang Pembentukan UU Cipta Kerja

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa terbentuknya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atas dasar pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi, angkatan kerja baru per tahunnya kurang lebih hampir mencapai 2,9 juta orang.

Pemerintah menyadari jika negara yang menciptakan lapangan pekerjaan lewat penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI, Polri itu tidak mungkin bisa terserap semua. Oleh karena itu, timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus lewat sektor swasta.

"Sektor swasta ini instrumen, maksudnya adalah investasi. Karena investasi lah yang bisa untuk kemudian orientasinya menciptakan lapangan pekerjaan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Kamis (8/10).

Pemerintah menyadari, kondisi objektif kenegaraan Indonesia dalam konteks membangun iklim investasi masih terjadi ego sektoral cukup tinggi antara kementerian lembaga. Belum lagi, terjadi tumpang tindih peraturan antara kabupaten/kota dan provinsi.

"Selama ini investor izin lokasi di suatu kabupaten atau provinsi itu bisa 1 tahun 2 tahun baru selesai. Bahkan tidak jarang ada kondisi di mana sampai kena persoalan hukum karena izinnya tidak dikasih," jelas dia.

Kemudian, yang juga harus diakui menjadi latar belakang dibentuknya UU Cipta Kerja juga dikarenakan belum memberikan suatu cerminan untuk meningkatkan daya saing sektor usaha kita.

"Di aspek yang lain juga bahwa harga tanah kita mahal. Di aspek yang lain di Asia Tenggara kita punya tingkat kenaikan upah kerja itu paling tertinggi," tandas dia.