Bos Bekraf akui pajak untuk Tere Liye Cs lebih tinggi dibanding negara lain

Merdeka.com - Belum lama ini, penulis Tere Liye mengeluhkan tingginya pajak dan memutuskan menarik puluhan judul bukunya dari penerbit. Keluhan yang sama juga disampaikan penulis Supernova, Dee Lestari.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf berencana mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif turut serta dalam penjelasan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada Rabu (13/9) mendatang. Dalam kesempatan tersebut, para pelaku ekonomi kreatif dapat menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Menteri Keuangan.

"Beberapa hari ini telah terjadi pembicaraan yang menarik antara para penulis dengan Menteri Keuangan. Kami juga mediasikan. Pada hari Rabu akan ada pertemuan besar atas undangan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak yang mengundang seluruh pelaku ekonomi kreatif. Untuk ada dialog tentang pajak," ujar Triawan di Kantornya, Jakarta, Senin (11/9).

Triawan mengatakan, pajak adalah ekosistem yang dibutuhkan oleh suatu negara. Namun, regulasi mengenai pajak tersebut tidak dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat sehingga perlu penjelasan secara mendalam. "Minimal ada kejelasan. Jangan kan para seniman ekraf, kita saja pemahaman pengurusan pajak masih sangat rumit. Nah, hal-hal yang rumit akan dijelaskan pada pertemuan ini memahami bagaimana mengurus pajak. Jangan karena ketidakpahaman, mereka mencurigai pemerintah. Pemerintah dituduh semena-mena menetapkan pajak," jelasnya.

Triawan mengakui pengenaan pajak penulis di Indonesia memang masih cukup tinggi yaitu sekitar 15 persen. Hal ini juga nantinya akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, bagaimana agar pajak penulis dalam negeri setara dengan pajak penulis di negara lain.

"Itu pengenaan pajak 15 persen itu masih dianggap terlalu tinggi. Itu akan kita perjuangkan. (Di negara lain) banyak 5 persen, banyak 2 persen malah dibeberapa negara, bukan normanya ya tapi pengenaannya. Tapi itu nggak mudah untuk mengubah, bukan nggak mau ya Menteri Keuangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Dirjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memahami aspirasi para penulis yang mengeluhkan soal tingginya ketetapan pajak bagi profesi tersebut. Menkeu mengatakan telah memperhatikan dan membaca dengan teliti apa yang disampaikan para penulis.

"Saya telah meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan BKF untuk bisa memahami aspirasi itu apa yang menjadi persoalan," jelasnya usai menghadiri Diklat Komunikator Politik Partai Golkar di Hotel Sultan,Jakarta, Jumat (8/9) malam.

Persoalan itu, menurutnya, juga berkaitan dengan sistem administrasi. Dia meminta agar dilakukan kajian apakah sistem administrasi bisa dibuat lebih sederhana sehingga memudahkan pembayaran pajak.

Keluhan penulis juga ada yang berhubungan dengan masalah rate atau tarif pajak yang dinilai tinggi. Terkait tarif pajak, karena diatur dalam UU, maka Kementerian Keuangan tidak bisa langsung menurunkan, kecuali ada persetujuan DPR untuk melakukan revisi.

"Kecuali nanti dari DPR dan kami bisa mengajukan UU untuk bisa membahas berapa rate dari income tax yang dianggap baik untuk Indonesia. Ada juga aspek yang berhubungan dengan posisi dari pemerintah atau negara untuk menghargai karya-karya kreatif," jelasnya.

"Jadi hal-hal ini nanti akan saya lihat dan minta kepada tim untuk mengkaji kalau memang ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk bisa kita lakukan," sambungnya.

Intinya kata Menkeu, pemerintah tetap mendukung kerja kreatif termasuk profesi penulis. "Untuk hal-hal yang sifatnya kreatif itu perlu mendapatkan support. Supportnya bisa kita lihat dari berbagai aspek, bisa pajak bisa treatment yang lain," jelasnya.