Bos Bappenas Ingatkan Pemda Tak Gunakan DAU untuk Belanja Pegawai

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro meminta kepada pemerintah daerah agar tidak menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk biaya oprasional. Sebab, berdasarkan Undang-Undang, DAU diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerah masing-masing.

"DAU itu harapannya benar benar untuk kegiatan daerah, tapi daerah terkadang pintar juga akalnya, untuk belanja rutin dan pegawai. Ini contoh belanja kurang berkualitas kalau DAU dilihat hanya untuk belanja pegawai," kata Bambang saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (12/8).

Bambang mengatakan dengan pola seperti itu maka tidak heran apabila peranan DAU belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dikarenakan, dana yang dialokasikan tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, karena dana itu dipergunakan di luar dari yang diperlukan.

"Kalau dilihat dari kajian Bappenas, 1 peningkatan transfer akan tingkatkan 0,016 persen (pertumbuhan). Ini angka yang masih bisa diperbaiki, baik pertumbuhan ekonomi lebih besar, kemiskinan mengurangi lebih banyak, dan mengurangi ketimpangan," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Bappenas sendiri, DAU mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 80 persen di Indonesia. DAU juga berdampak meningkatkan ketimpangan seperti daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dengan peningkatan indeks ketimpangan masing-masing sebesar 0,39, 0,4, dan 0,37.

Berbeda dengan DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah pun berbeda. Di mana, setiap peningkatan sebesar 1 persen DAK memberikan andil pertumbuhan sebesar 0.12 persen dan penurunan ketimpangan hingga 0,09 poin.

"Kenapa lebih besar dari DAU? karena lebih jelas sasarannya. Kalau dau masih banyak diambil dana rutin, termasuk dana pegawai. Kalau DAK spesifik project, misal jalan jenis apa, irgiasi seperti apa. Jadi saya yakin ini dampaknya lebih besar," bebernya.

Oleh karena itu, Menteri Bambang pun menekankan apabila DAU masih belum cukup efektif untuk memberikan sumbangsih terhadap perekonomian Indonesia, maka alternatifnya adalah dengan mendorong DAK.

"DAK yang paling tidak sudah tepat sasaran barangkali bisa lebih ditingkatkan jumlahnya sehingga dampaknya lebih terasa buat pertumbuhan ekonomi," pungkasnya. (mdk/idr)