Bos Bank Indonesia: Pembayaran Gaji Seluruh PNS Daerah Sudah Non Tunai

Kamis, 13 Februari 2020 12:18 Reporter : Dwi Aditya Putra
Bos Bank Indonesia: Pembayaran Gaji Seluruh PNS Daerah Sudah Non Tunai Menteri Keuangan Sri Mulyani Gubernur BI Perry Warjiyo Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ©2020 Merdeka.com/Nurul Fajriyah

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memastikan pembayaran gaji atau payroll di seluruh provinsi daerah sudah menggunakan sistem elektronifikasi. Upaya ini menunjukkan komitmen BI dalam mendukung inklusi keuangan pemerintah pusat.

"Sebagai info kalau mengenai payroll seluruh pemerintah daerah, baik provinsi, wali kota, maupun kabupaten itu semua sudah terelektronifikasi," kata dia di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).

Perry mengatakan dalam mendukung sistem elektronifikasi pembayaran gaji pihaknya tidak hanya mendorong di pemerintah daerah saja melainkan juga menyasar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "BUMD di 31 provinsi, 84 kota dan 291 kabupaten. Kalau payroll mengenai BUMD," katanya.

Di samping itu, Perry juga mengatakan beberapa hal yang sudah dilakukan pihaknya yakni penggunaan elektronifikasi SP2D online. Namun implementasi ini baru diterapkan di 4 provinsi, 18 kota dan 56 kabupaten. "Dan ini memang perlu diperluas," kata dia.

Perry menambahkan, target tahun ini bagaimana Bank Indonesia mendorong agar sistem elektronifikasi juga bisa diterapkan di Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi dan pajak hotel. Sebab dengan itu semua diharapkan akan jadi sumber penguatan penerimaan daerah, termasuk juga data base pemda.

1 dari 1 halaman

Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda Masih Sulit

transaksi pemda masih sulit rev1

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, tak mudah dalam melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP). Sebab banyak tantangan dalam mewujudkan ETP ini, salah satunya sistem keuangan di daerah yang masih beda-beda.

"Banyak tantangan dalam mewujudkan ETP. Jadi kita perlu membuatnya jadi satu uniform. Ketersediaan peraturan daerahnya yang menyangkut ETP ini masih beragam. Jad kita bisa memberikan satu platform," kata dia.

Dia mengatakan, dalam upaya percepatan ETP terkadang juga masih terkendala oleh keterbatasan sistem dan jaringan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah aktif dalam membangun palapa ring sebagai upaya percepatan jaringan infrastruktur.

"Kami tahu ini kebutuhan investasinya banyak sekali dan ini salah satu prioritas dari pemerintah agar jaringan masuk ke seluruh desa dan puskesmas. Makanya kebijakan dorong infrastruktur masih akan sangat penting," kata dia.

Bendahara Negara ini menambahkan, keterbatasan lainnya adalah masalah produk layanan perbankan dan akses di sektor keuangan yang masih belum masuk ke level daerah dan desa. [bim]

Baca juga:
Aturan Disahkan Jokowi, Ketua KPAI Terima Gaji Rp26 Juta Tiap Bulan
Diusulkan Dapat Libur Tambahan, Ini Hak Libur, Cuti & Izin yang Dimiliki PNS
KPK Minta Gaji PNS Diselaraskan, Ini Jawaban Sri Mulyani
Enaknya Jadi PNS di Era Jokowi, Kerja dari Rumah Sampai Bisa Tambah Libur Sendiri
Minat Daftar CPNS 2019, Simak Besaran Gaji Jika Diterima Nanti
Soal Ibu Kota Baru, INDEF Ingatkan Bahaya Perbedaan Gaji PNS dan Warga Lokal
Indef soal Gaji PNS Tak Naik: Anggaran untuk Belanja Pegawai Sudah Terlalu Besar

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini