Bos Bank Indonesia: Pembayaran Gaji Seluruh PNS Daerah Sudah Non Tunai
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memastikan pembayaran gaji atau payroll di seluruh provinsi daerah sudah menggunakan sistem elektronifikasi. Upaya ini menunjukkan komitmen BI dalam mendukung inklusi keuangan pemerintah pusat.
"Sebagai info kalau mengenai payroll seluruh pemerintah daerah, baik provinsi, wali kota, maupun kabupaten itu semua sudah terelektronifikasi," kata dia di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).
Perry mengatakan dalam mendukung sistem elektronifikasi pembayaran gaji pihaknya tidak hanya mendorong di pemerintah daerah saja melainkan juga menyasar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "BUMD di 31 provinsi, 84 kota dan 291 kabupaten. Kalau payroll mengenai BUMD," katanya.
Di samping itu, Perry juga mengatakan beberapa hal yang sudah dilakukan pihaknya yakni penggunaan elektronifikasi SP2D online. Namun implementasi ini baru diterapkan di 4 provinsi, 18 kota dan 56 kabupaten. "Dan ini memang perlu diperluas," kata dia.
Perry menambahkan, target tahun ini bagaimana Bank Indonesia mendorong agar sistem elektronifikasi juga bisa diterapkan di Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi dan pajak hotel. Sebab dengan itu semua diharapkan akan jadi sumber penguatan penerimaan daerah, termasuk juga data base pemda.
Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda Masih Sulit
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, tak mudah dalam melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP). Sebab banyak tantangan dalam mewujudkan ETP ini, salah satunya sistem keuangan di daerah yang masih beda-beda.
"Banyak tantangan dalam mewujudkan ETP. Jadi kita perlu membuatnya jadi satu uniform. Ketersediaan peraturan daerahnya yang menyangkut ETP ini masih beragam. Jad kita bisa memberikan satu platform," kata dia.
Dia mengatakan, dalam upaya percepatan ETP terkadang juga masih terkendala oleh keterbatasan sistem dan jaringan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah aktif dalam membangun palapa ring sebagai upaya percepatan jaringan infrastruktur.
"Kami tahu ini kebutuhan investasinya banyak sekali dan ini salah satu prioritas dari pemerintah agar jaringan masuk ke seluruh desa dan puskesmas. Makanya kebijakan dorong infrastruktur masih akan sangat penting," kata dia.
Bendahara Negara ini menambahkan, keterbatasan lainnya adalah masalah produk layanan perbankan dan akses di sektor keuangan yang masih belum masuk ke level daerah dan desa.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaBagi masyarakat yang ingin menukarkan uang melalui pelayanan tersebut harus membawa indentitas seperti kartu tanda penduduk (KTP).
Baca SelengkapnyaBPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perry menjelaskan sebagian besar operasional kegiatan BI seperti pembayaran moneter, pencadangam devisa, sektor keuangan lainnya masih dilakukan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaSejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca SelengkapnyaDengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca SelengkapnyaBank bjb fokus mengembangkan pelayanan agar lebih banyak lagi masyarakat dapat menjangkau produk dan jasa layanan perbankan.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnya