BI beberkan alasan pentingnya elektronifikasi jalan tol Tanah Air
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran membeberkan alasan elektronifikasi pembayaran gerbang tol atau pembayaran non tunai jalan tol wajib dilakukan.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, alasan utama elektronifikasi gerbang tol semata-mata untuk mengurangi kemacetan.
"Sudah pasti atasi kemacetan. Bayangkan di tol kita harus antre karena membayar tunai. Berapa habis ongkos ekonomi seperti BBM bagi masyarakat," ungkap Pungky di Jakarta, Selasa (10/10).
Kemudian, sebanyak 5-6 juta kendaraan yang melalui tol akan lebih dimudahkan dari sisi mekanisme penggunaan uang receh. Ketika gerbang tol sudah ter-elektronifikasi, Pungky menambahkan kegiatan transaksi tidak lagi inefisien.
"Jadi kembalian tidak akan susah. Mencari receh pun yang membuat tidak efisien menjadi efisien. Bahkan nanti kedepannya tarif tol tidak akan naik drastis bisa dengan kelipatan kecil. Sebut saja Rp 9.514 misalnya jadi inflasi terkendali dan masyarakat tidak dirugikan," tambahnya.
Sinergi ke depan bersama Badan Usaha Jalan Tol, pengusaha pemilik tol dan bank sampai ke pihak swasta akan memanjakan masyarakat. Pekan depan, tepatnya Senin (16/10), direncanakan program penyediaan kartu harga khusus akan dilanjutkan sampai periode 31 Oktober 2017.
"Kalau tidak ada aral melintang, senin depan mulai kembali dan kartu uang elektronik disediakan bagi pelanggan jalan tol yang kesulitan memperoleh uang elektronik pada saat akan membayar di gardu tol. Perolehannya kita batasi Satu mobil atau satu kendaraan dapat satu kartu nantinya. Nah pendistribusian untuk pemenuhan kebutuhan kartu ini merupakan kerjasama operator dan bank. Ini kita rencanakan ya semoga bisa jadi," katanya.
Kemudian, BI juga membuka kesempatan bank-bank lain untuk ikut serta dalam program elektronifikasi. Ketika dahulu hanya dimonopoli satu bank, maka ke depan akan ada banyak lagi.
"Sekarang ada 5 bank. Desember 2017 akan ada 3 tambahan bank lagi, Bank Mega, Bank Nobu dan Bank DKI. Sehingga integrasi akan lebih mudah dan lebih kuat. Masyarakat secara bebas dan nyaman menggunakan uang elektronik dari bank-bank tersebut," tegas Pungky.
Adapun, mengenai fee atau biaya dalam isi ulang, Pungky mengatakan hal ini diatur semata-mata guna menjaga agar bank tidak seenaknya dalam membebankan kepada nasabahnya.
"Kalau kita lihat, BI kan pro dengan masyarakat, makanya biar bank tidak bebankan secara tidak benar dan harga tinggi, kita atur fee-nya. Antara Rp 0 sampai Rp 750 per transaksi untuk transaksi isi ulang diatas Rp 200.000 jadi bank bisa bersaing secara sehat. Tidak ada monopoli," kata Pungky.
Ke depan, Pungky mengungkapkan BI akan terus menerima seluruh masukan dari masyarakat dalam proses integrasi dan elektronifikasi pembayaran. Sebagai upaya untuk memajukan perekonomian yang lebih efisien, nyaman dan tidak banyak cost.
"Sinergi akan terus dilakukan baik darat, laut dan udara. Kita akan ajak kumpul seluruh stakeholders dan upayakan semua pihak bisa mendukung program BI. Karena disisi lain BI berikan juga progam bantuan sosial non cash melalui kartu-kartu. Dan ini tidak ada beban biayanya," tutur Pungky.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca SelengkapnyaBagi masyarakat yang ingin menukarkan uang melalui pelayanan tersebut harus membawa indentitas seperti kartu tanda penduduk (KTP).
Baca SelengkapnyaCalon penumpang yang telah memiliki tiket, bisa melakukan pembatalan tiket di loket stasiun. Nantinya akan dikembalikan 100 persen di luar bea pesan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan bantuan tanggap darurat Peduli Bencana banjir di Muratara.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca SelengkapnyaPerlu ada teknologi khusus yang menggantikan transaksi tap kartu.
Baca SelengkapnyaEmpat perjalanan KA tersebut sedianya berangkat dan menuju Stasiun Tawang Bank Jateng.
Baca SelengkapnyaKepastian tidak ditemukan pelanggaran Pemilu setelah Bawaslu memeriksa 11 ASN, Bank BJB dan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.
Baca Selengkapnya"Saat ini ditambah menjadi 32 lajur serta empat 'mobile reader' yang mempercepat pembayaran tol,"
Baca Selengkapnya