Merdeka.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Amin mengatakan fasilitas pendukung percepatan penanganan gempa Lombok sangat dibutuhkan. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat dapat memberikan bantuan berupa alat berat.

"Ya (minim alat berat). Sampai sejauh ini, saya minta kepada Menteri PUPR," ungkapnya saat ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan pasca gempa Lombok, di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (31/8) kemarin.

Amin mengatakan jumlah alat berat yang cukup dan memadai akan mempercepat proses pembersihan puing-puing bangunan serta membantu proses pembangunan kembali fasilitas umum maupun rumah masyarakat.

"Alat berat yang perlu masih diperlukan, karena untuk membersihkan puingnya alat berat penting, seperti eksafator," kata Amin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Puan Maharani, menggelar rapat koordinasi di Kantornya. Rapat ini akan membahas penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Turut hadir dalam rapat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan RI (Menkes) Nila Faried Moeloek, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil.

Selain itu tampak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin.

Menko Puan mengatakan untuk menindaklanjuti bencana alam tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Penanggulangan gempa bumi di Provinsi NTB mengundang para menteri untuk bisa melakukan rapat koordinasi terkait keluarnya Inpres nomor 5 untuk percepatan rehabilitas dan rekonstruksi di NTB," jelasnya.