Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beragam Persoalan BLU di 2020 jadi Sorotan Menteri Sri Mulyani

Beragam Persoalan BLU di 2020 jadi Sorotan Menteri Sri Mulyani Menkeu Sri Mulyani. ©Setpres RI

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyoroti, beragam persoalan Badan Layanan Umum (BLU) sepanjang 2020. Salah satunya belum semua BLU menerapkan kontrak kinerja pada 2020. Tercatat baru ada sekitar 86 persen yang sudah melakukan kontrak kerja.

"Ini juga menggambarkan berarti masih ada BLU yang belum punya ukuran apa untuk kinerjanya. Saya berharap tahun ini tahun 2021 tidak ada satupun BLU yang dikecualikan," kata dia dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).

Tidak hanya itu, Bendahara Negara itu juga menyoroti, kontrak kinerja di level organisasi belum juga semuanya diturunkan kepada level pegawai. Sebab sepanjang 2020 baru tercatat sekitar 56,5 persen satuan kerja BLU yang melakukan cash giving ke bawah sampai kepada level pegawai.

"Saya juga berharap bahwa BLU mengatakan sulit buat kontraknya kerjanya, saya tidak percaya itu. Karena Kemenkeu 84.000 yang juga rumit, kami juga melakukan cashkit sampai ke pegawai," jelas dia.

"Jadi tidak ada excuse untuk mengatakan organisasi saya terlalu unik, khusus, terlalu rumit sehingga tidak bisa melakukan kontrak kinerja. Semuanya itu seni, dan semuanya tergantung situasi. Saya tidak percaya itu. Jadi semuanya kita tetap menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik," sambung dia.

Selanjutnya

Sementara itu, dari sisi tarif layanan baru 55,9 persen BLU yang mempublikasi tarif layanannya. Ini artinya belum transparan semua dan perlu untuk mendapatkan perhatian. "Karena publikasi tarif layanan adalah bagian dari manajemen yang baik, yaitu transparansi serta cek and balance," imbuh dia.

Di bidang keuangan, Menteri Sri Mulyani juga masih melihat sebanyak 25 persen dari BLU belum menyusun dan menetapkan pengelolaan kasnya atau uang yang dikelola mereka. Kemudian ada 11 persen yang belum menyusun perencanaan kas secara periodik dan memadai, dan bahkan lebih dari 50 persen belum menetapkan pedoman rencana investasi jangka pendek, dan baru 35 persen yang mengatur porsi kas untuk diinvestasikan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun berharap agar ke depan BLU tidak menjadi kaku. Karena dirinya tidak percaya bahwa manajemen yang baik identik dengan ketidakmampuan merespons. Sebaliknya justru manajemen yang baik mampu merespons dan punya fleksibilitas namun fokusnya pada kinerja.

"Hanya 44 BLU yang juga melakukan survei atas kewajaran nilai layanannya. Jadi memang bekerja di BLU itu penuh dengan tujuan mulia, namun tidak berarti kita kemudian aspek keuangannya kacau balau, kita tetap bisa melakukan pelayanannya dengan baik dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang baik. Karena memang tujuan kita adalah untuk melayani rakyat dan keuangannya tetap sustainabel karena ada BLU yang sudah melakukan publikasi, berarti yang tidak melakukan publikasi kan there is something yang belum dilakukan," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perusahaan BUMN Buka Ratusan Lowongan Kerja, Ini Bocoran Posisi Paling Banyak Dibutuhkan
Perusahaan BUMN Buka Ratusan Lowongan Kerja, Ini Bocoran Posisi Paling Banyak Dibutuhkan

Dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Bappenas Buka Loker Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli, Cek Persyaratannya di Sini
Bappenas Buka Loker Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli, Cek Persyaratannya di Sini

Pendaftaran dibuka sampai besok, Selasa 20 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ingat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda
Ingat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda

Denda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya

Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
BI Sebar 4.264 Lokasi Penukaran Uang Receh Lebaran 2024, Dibuka Mulai 15 Maret-7 April 2024
BI Sebar 4.264 Lokasi Penukaran Uang Receh Lebaran 2024, Dibuka Mulai 15 Maret-7 April 2024

BI menyediakan opsi layanan penukaran uang baru melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis.

Baca Selengkapnya
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.

Baca Selengkapnya