Benahi Masalah Jakarta Habiskan Dana Rp571 Triliun
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa wilayah Jakarta masih akan jadi prioritas pembangunan meski tak lagi menyandang sebagai ibu kota negara. Bahkan, pemerintah tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp571 triliun untuk mengatasi berbagai persoalan di Jakarta atau urban regeneration.
Bambang merincikan, dari total anggaran sebesar Rp571 triliun tersebut nantinya akan bersumber dari APBN sebanyak 38 persen. Kemudian melalui obligasi pinjaman daerah mencapai 18 persen dan pendanaan swasta 12 persen.
"Dari jumlah tersebut akan dibagi ke dalan rencana kegiatan pengembangan transportasi publik, pelayanan air bersih, penanggulangan banjir, hingga perumahan rakyat," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Senin (16/9).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Apa itu bunga pinjaman? Bunga pinjaman merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam ketika mengambil pinjaman dari lembaga keuangan.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
Untuk pengembangan transportasi publik, pemerintah akan menambah jalur kereta MRT dari sebelumnya 16 kilometer (Km) menjadi 223 Km dengan total anggaran Rp214 triliun. Sedangkan pembangunan jalur LRT dari 5,8 Km akan ditambah menjadi 16 Km dengan anggaran Rp60 triliun.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan rel kereta dalam kota sepanjang 27 Km dengan biaya Rp27 triliun. Kemudian untuk jaringan untuk Transjakarta menjadi 2.149 Km dengan biaya Rp10 triliun dan peremajaan 20 ribu unit angkutan umum sebesar Rp4 triliun.
Sementara untuk pelayanan air bersih sendiri akan difokuskan untuk pembangunan saluran air bersih untuk 100 persen warga Jakarta dengan anggaran Rp27 triliun. Selanjutnya untuk pengelolaan air limbah dibiayai sebesar Rp69 triliun.
"Untuk penanggulangan banjir di Jakarta kita siapkan Rp70 triliun. Sedangkan perumahan rakyat kita akan membangun 600 unit rumah murah dengan anggaran Rp90 triliun," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaDari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya