Bansos Rp24,17 T Saat Harga BBM Naik Tak Cukup Kuat Tahan Penurunan Daya Beli Rakyat

Merdeka.com - Ekonom sekaligus Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy menyebut, tambahan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun untuk kompensasi rencana kenaikan harga BBM subsidi tidak cukup melindungi daya beli masyarakat.

Sebab, kata Budi, tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi akibat dari pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 mencapai 9,54 persen, atau sekitar 26,16 juta orang.

"Saya fikir angka kemiskinan kita masih tinggi, (berkisar) di angka 10 persen. Bansos Rp 24 triliun kalau memungkinkan harus di tambah," katanya dalam acara Journalist Class OJK di Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Selasa (30/8).

Pun, saat ini masyarakat tengah dibebani atas kenaikan harga pangan imbas ketegangan geopolitik dunia. Dalam bahan paparannya, komoditas pangan seperti gandum, kedelai, dan kelapa sawit yang harganya masing-masing sempat naik 200 persen.

Untuk itu, pihaknya menilai tambahan anggaran bansos sebesar Rp 24,17 triliun belum mampu melindungi daya beli masyarakat untuk menjaga tren pemulihan ekonomi nasional

"Jadi, kalau bicara mencukupi dalam (situasi) emergency rasanya susah ya," tandasnya.

Pemerintah Tambah Dana Bansos Rp24,17 Triliun

Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun. Tambahan anggaran ini diberikan untuk merespon kenaikan harga-harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8).

Sri Mulyani menjelaskan sebanyak Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta penerima manfaat (KPM) yang ada di seluruh Indonesia. Tambahan bansos ini diberikan dalam rangka pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Jadi 20,65 juta tersebut akan dapat anggaran Rp 12,4t triliun," kata dia.

Adapun mekanisme pembayarannya akan dilakukan melalui Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan mendapatkan tambahan uang tunai Rp 150 ribu per KPM selama 4 bulan. Namun dalam pembayarannya akan diberikan 2 kali masing-masing Rp 300 ribu.

"Ini diberikan lewat saluran pos seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani.

Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta. Bantuan yang diberikan Rp 600 ribu dengan satu kali pembayaran.

"Diberikan kepada 16 juta pekerja. Total anggarannya Rp 9,6 triliun. Ini akan diterbitkan juknisnya oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran," tutupnya.