Bank Mandiri Bakal Salurkan Pinjaman Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru

Merdeka.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membidik peluang bisnis baru dalam pembangunan ibu kota baru. Salah satunya penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana, yang disalurkan kepada BUMN maupun swasta.
"Ini terbuka untuk loan buat properti, dalam artian kalau mau bangun gedung, infrastruktur seperti jalanan, telekomunikasi, mau beli kabel, semen, segala macam, pasti memerlukan funding. Kami bisa berfungsi sebagai lender, sebagai kreditur. Jadi itu akan terbuka peluang bisnis buat Bank Mandiri acting sebagai krediturnya," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Panji Irawan di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (28/8).
Panji menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut disebutnya membuka peluang tambahan kepada perseroan untuk bisnis properti. "Karena tidak mungkin membangun kota tanpa membangun saluran air, lalu pembangkit listrik, jalanan, jembatan, segala macam, pasti sangat membuka peluang," sambungnya.
Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, pembangunan infrastruktur ibu kota baru akan memakan biaya tak sedikit hingga Rp 466 triliun. Sedangkan APBN hanya bisa menyanggupi pembiayaan sampai sekitar Rp 93 triliun.
"Terlepas apakah itu dari APBN, apakah itu nanti private public partnership ataupun swasta, ujung-ujungnya pasti ada kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Itu juga akan proaktif di sini untuk kebutuhan dari konsumsi atau dari sisi kontraktor, baik itu swasta maupun BUMN karya," urainya.
Dia pun meyakini, alokasi perhitungan dana pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada 2020 mendatang. "Jadi waktunya sudah dekat sekali. Kita pasti akan mendapat permintaan (kredit) dalam waktu dekat ini dari para kontraktor-kontraktor," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Dorong Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Layanan Publik Harus Ditingkatkan
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca Selengkapnya

Mendag Zulhas Beri Lampu Hijau Tiktok Gabung Tokopedia
TikTok dikabarkan akan bekerja sama dengan Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca Selengkapnya

Ekonomi Indonesia Diprediksi Tak Capai 5 Persen di 2024, Inflasi Aman?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tak mencapai target pemerintah karena dipengaruhi gejolak ekonomi global.
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

Pengguna Internet Tinggi, Ekonomi Digital RI Ditargetka Naik ke Peringkat 20
Indonesia terus meraih peluang untuk memaksimalkan ekonomi digital.
Baca Selengkapnya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Baca Selengkapnya

Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta
Penamaan wilayah di Jakarta tidak lepas dari fakta sejarah.
Baca Selengkapnya

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur
SPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca Selengkapnya

Gen Z Lebih Pilih Pakai Paylater Dibanding Kartu Kredit, Ini Alasannya
Saat ini, penetrasi kartu kredit oleh milenial maupun Gen Z hanya 7,60 persen.
Baca Selengkapnya