Bank Indonesia sebut kondisi perbankan nasional sehat

Merdeka.com - Bank Indonesia menyampaikan kondisi perbankan nasional kepada Komisi XI DPR. Laporannya termasuk beberapa bank yang tengah menghadapi persoalan terkait Good Corporate Governance (GCG) bank-bank tersebut.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menegaskan, secara umum kondisi perbankan nasional dalam kondisi baik. Ini terlihat dari kondisi likuiditas di perbankan yang cukup aman, NPL (kredit bermasalah) tetap terkendali di bawah 5 persen dan tidak ada masalah dengan permodalan juga stabilitas bank itu sendiri.

"Secara umum kami sudah melaporkan dan menyampaikan informasinya bahwa kondisi perbankan kita secara umum relatif baik, dan beberapa masalah yang dilaporkan ke Komisi XI itu relatif sudah ditangani dan sampai saat ini tentu saja sudah tidak ada hal-hal yang mengganggu dari bank tersebut, jadi bank tersebut tetap baik," ujar Halim di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6).

Mengenai empat bank yang sedang dalam proses hukum akibat fraud, Halim mengatakan, hal tersebut merupakan risiko operasional yang dihadapi perbankan. "Jadi, tidak ada masalah dengan bank-bank itu, nah ini namanya risiko operasional bisa terjadi ya, kemudian ada risiko hukum yang perlu diselesaikan," tutur Halim.

Halim menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk membeberkan persoalan masing-masing bank. Hal ini terkait dengan bisnis perbankan yang sangat mengandalkan kepercayaan nasabah dalam menjalankan bisnisnya.

Namun, lanjut Halim, BI akan terus mengawasi dan menindaklanjuti proses bank-bank yang tersandung masalah sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kalau bank per bank saya tidak bisa bicara ya, itu sebabnya saya menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi, dan tentunya kami akan tindak lanjuti dengan ketentuan yang ada saat ini," tegas Halim.

Dalam menyelesaikan persoalan bank-bank yang tersandung masalah, beberapa langkah yang bisa dilakukan BI, antara lain memberlakukan sanksi semisal larangan untuk ekspansi bisnis.

"Apabila ada kasus yang memerlukan fit and proper kita akan lakukan, dan beberapa bank yang ada kasus cukup berat tentu kita akan lakukan langkah-langkah, tentu tidak hanya dengan fit and proper tapi juga misalnya membatasi ekspansi kita lakukan pergantian pengurus, termasuk juga memperbaiki SOP-nya," tutup Halim.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menyebut beberapa bank yang tengah menghadapi persoalan hukum. Kasus-kasus perbankan yang sempat dibahas dalam RDP tersebut antara lain, Kasus Bank Mega dengan Elnusa yang melibatkan dana Rp 111 miliar, dan kasus pembobolan uang milik Pemkab Batubara Sumatera Utara sebesar Rp 80 miliar yang raib di bank milik Chairul Tanjung tersebut.

Adapula kasus Bank Jawa Barat dan Banten yakni dugaan kredit fiktif kepada Koperasi Bina Usaha sebesar Rp 38,7 miliar, kemudian kasus korupsi pengadaan satuan unit ruang kantor Bank BJB di T-Tower di jalan Gatot Subroto Jakarta senilai Rp 543 miliar, dimana BJB membeli 14 dari 27 lantai di gedung tersebut.

Kasus PaninBank yang pertama adalah fraud senilai Rp 30 miliar berupa penyelewengan kredit oleh kantor cabang umum, Banjarmasin. "Kasus Bank Mestika Dharma, itu ada agunan dari seseorang kemudian dia pinjamkan, pinjamkan ke salah satu CV di Bandung kemudian dia meminjam kredit Rp 1,2 miliar ke Bank Mestika. Nah itu jadi kasus.

Kemudian, kasus Bank Danamon cabang Depok dimana seorang nasabah memiliki dana Rp 43 miliar berkurang menjadi Rp 6.000 sementara nasabah tersebut tidak merasa menggunakan dananya. (mdk/noe)