Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bank Indonesia sebut kondisi perbankan nasional sehat

Bank Indonesia sebut kondisi perbankan nasional sehat bri. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Bank Indonesia menyampaikan kondisi perbankan nasional kepada Komisi XI DPR. Laporannya termasuk beberapa bank yang tengah menghadapi persoalan terkait Good Corporate Governance (GCG) bank-bank tersebut.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menegaskan, secara umum kondisi perbankan nasional dalam kondisi baik. Ini terlihat dari kondisi likuiditas di perbankan yang cukup aman, NPL (kredit bermasalah) tetap terkendali di bawah 5 persen dan tidak ada masalah dengan permodalan juga stabilitas bank itu sendiri.

"Secara umum kami sudah melaporkan dan menyampaikan informasinya bahwa kondisi perbankan kita secara umum relatif baik, dan beberapa masalah yang dilaporkan ke Komisi XI itu relatif sudah ditangani dan sampai saat ini tentu saja sudah tidak ada hal-hal yang mengganggu dari bank tersebut, jadi bank tersebut tetap baik," ujar Halim di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6).

Mengenai empat bank yang sedang dalam proses hukum akibat fraud, Halim mengatakan, hal tersebut merupakan risiko operasional yang dihadapi perbankan. "Jadi, tidak ada masalah dengan bank-bank itu, nah ini namanya risiko operasional bisa terjadi ya, kemudian ada risiko hukum yang perlu diselesaikan," tutur Halim.

Halim menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk membeberkan persoalan masing-masing bank. Hal ini terkait dengan bisnis perbankan yang sangat mengandalkan kepercayaan nasabah dalam menjalankan bisnisnya.

Namun, lanjut Halim, BI akan terus mengawasi dan menindaklanjuti proses bank-bank yang tersandung masalah sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kalau bank per bank saya tidak bisa bicara ya, itu sebabnya saya menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi, dan tentunya kami akan tindak lanjuti dengan ketentuan yang ada saat ini," tegas Halim.

Dalam menyelesaikan persoalan bank-bank yang tersandung masalah, beberapa langkah yang bisa dilakukan BI, antara lain memberlakukan sanksi semisal larangan untuk ekspansi bisnis.

"Apabila ada kasus yang memerlukan fit and proper kita akan lakukan, dan beberapa bank yang ada kasus cukup berat tentu kita akan lakukan langkah-langkah, tentu tidak hanya dengan fit and proper tapi juga misalnya membatasi ekspansi kita lakukan pergantian pengurus, termasuk juga memperbaiki SOP-nya," tutup Halim.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menyebut beberapa bank yang tengah menghadapi persoalan hukum. Kasus-kasus perbankan yang sempat dibahas dalam RDP tersebut antara lain, Kasus Bank Mega dengan Elnusa yang melibatkan dana Rp 111 miliar, dan kasus pembobolan uang milik Pemkab Batubara Sumatera Utara sebesar Rp 80 miliar yang raib di bank milik Chairul Tanjung tersebut.

Adapula kasus Bank Jawa Barat dan Banten yakni dugaan kredit fiktif kepada Koperasi Bina Usaha sebesar Rp 38,7 miliar, kemudian kasus korupsi pengadaan satuan unit ruang kantor Bank BJB di T-Tower di jalan Gatot Subroto Jakarta senilai Rp 543 miliar, dimana BJB membeli 14 dari 27 lantai di gedung tersebut.

Kasus PaninBank yang pertama adalah fraud senilai Rp 30 miliar berupa penyelewengan kredit oleh kantor cabang umum, Banjarmasin. "Kasus Bank Mestika Dharma, itu ada agunan dari seseorang kemudian dia pinjamkan, pinjamkan ke salah satu CV di Bandung kemudian dia meminjam kredit Rp 1,2 miliar ke Bank Mestika. Nah itu jadi kasus.

Kemudian, kasus Bank Danamon cabang Depok dimana seorang nasabah memiliki dana Rp 43 miliar berkurang menjadi Rp 6.000 sementara nasabah tersebut tidak merasa menggunakan dananya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Dapat Uang Baru dan Masyarakat Setrika Uang Lama, Bank Indonesia Beri Respons Begini

Tak Dapat Uang Baru dan Masyarakat Setrika Uang Lama, Bank Indonesia Beri Respons Begini

Mencuci dan menyetrika akan mempercepat kerusakan uang.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan OJK Cabut Izin BPR Bank Purworejo

Ternyata, Ini Alasan OJK Cabut Izin BPR Bank Purworejo

OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).

Baca Selengkapnya
Bank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP

Bank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP

Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang melalui pelayanan tersebut harus membawa indentitas seperti kartu tanda penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Selengkapnya
BI Ungkap Risiko Tukar Uang Receh di Pinggir Jalan

BI Ungkap Risiko Tukar Uang Receh di Pinggir Jalan

Melakukan penukaran di layanan resmi dijamin keaslian uangnya.

Baca Selengkapnya
Bank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan, Ternyata Ini Alasannya

Bank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan, Ternyata Ini Alasannya

Perry mengatakan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global.

Baca Selengkapnya
Antisipasi agar Utang Tetap Dibayar, Petugas Bank Ini Buat Sumpah Nasabah Sebelum Pinjamkan Uang

Antisipasi agar Utang Tetap Dibayar, Petugas Bank Ini Buat Sumpah Nasabah Sebelum Pinjamkan Uang

Sudah banyak kasus di Indonesia yang menunjukkan nasabah lebih galak saat ditagih utang.

Baca Selengkapnya
7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini

7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini

OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.

Baca Selengkapnya
Bank Indonesia Putuskan Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen

Bank Indonesia Putuskan Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen

kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya