Bahas OECD dengan Joe Biden, Prabowo: Semua Demi Rakyat Indonesia

Partisipasi Indonesia dalam forum BRICS adalah hasil dari inisiatif langsung Prabowo pada tahun pertama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia ingin bergabung ke sejumlah organisasi internasional.

Indonesia saat ini sedang mendaftar untuk menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS.

Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia bergabung menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS (Brasil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan).

Pembahasan mengenai Palestina dan Laut Cina Selatan disampaikan Prabowo saat bertemu empat mata dengan Joe Biden.

Retno telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto mengenai BRICS ketika baru-baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Prabowo juga menyatakan keinginnya pada sebuah konsep perdagangan dunia yang adil.

Adapun penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap klarifikasi.

Dalam video itu, helikopter yang semula berada pada ketinggian, tiba-tiba saja terlihat terbang rendah di antara pohon-pohon yang tinggi.

Buntut kejadian yang viral tersebut, dua pejabat di internal diperiksa. Kini, napi berinisial S tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Untuk harga Dextlite, ditetapkan sebesar Rp23.600 per liter, naik dari 1 April 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter.

Di tengah ambisi penguatan peran sebagai pilar ekonomi Jakarta Global City, Pramono juga mengingatkan adanya tantangan eksternal yang nyata.

Musyawarah Daerah (Musda) bukan sekadar formalitas atau ajang seremonial berlebihan.

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

Pemerintah Indonesia serius mendorong penerapan e-Government sebagai strategi kunci untuk meningkatkan produktivitas nasional, menghadapi dinamika global yang penuh tantangan, dan memperkuat kerja sama internasional.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi tiga delik korupsi baru yang belum tercover dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mendorong revisi untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan revisi UU Tipikor menjadi syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat bergabung dengan OECD, sekaligus memperkuat komitmen antikorupsi nasional.