Bahas Diskriminasi Sawit dengan Eropa, Indonesia Pakai Pengacara Belgia
Merdeka.com - Indonesia akan mengajukan pemberitahuan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa (UE) melalui World Trade Organization (WTO) soal kelapa sawit. Konsultasi tersebut membahas penolakan sawit Indonesia oleh UE melalui Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) sebagai energi terbarukan.
Dirjan Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya akan mengajukan sesi pertemuan dengan UE yang melampirkan dokumen-dokumen pembelaan Indonesia atas diskriminasi tersebut.
"Ini RED II kita mau melakukan notifikasi ke WTO bahwa kita akan memulai proses konsultasi," kata dia di ICE BSD City, Banten, Rabu (16/10).
Wisnu mengungkapkan, pemberitahuan tersebut akan dilakukan November. Sebelumnya, Indonesia harus siap dalam pemberkasan.
"Kan kita harus persiapan dulu nih. Kita baru melakukan notifikasi dulu ke WTO. Baru mau dikirim November. Kalau kita mengirim ke sana kita harus yakin dulu kalau kita mau melakukan konsultasi bilateral," jelas Wisnu.
"Proses di DSB kan pertama bilateral consultation dulu. Waktu mau memulai itu kita kasih tahu bahwa kita mau memulai," imbuhnya.
Dalam konsultasi tersebut, lanjut Wisnu Indonesia akan menyewa firma hukum dari Brussel, Belgia. "Lawyer-nya satu, memang dari luar negeri lawyer-nya. Karena untuk ber-acara di WTO itu harus ada persyaratannya. Tidak semua lawyer bisa ber-acara di DSB nya WTO. Lawyer-nya dari Belgia," tandas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaKonvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965
Konvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh banyak negara yang berjuang untuk melawan diskriminasi rasial.
Baca SelengkapnyaTak Cuma di Indonesia, WNI di Negera Ini juga Tempuh Berjam-jam Perjalanan Demi Nyoblos
Pemilu di Polandia berjalan tertib dan lancar serta diikuti oleh banyak WNI yang mencoblos dengan antusias.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaKebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah
Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.
Baca SelengkapnyaRespons Prabowo soal HAM, Sekjen PDIP: Bagaimana jadi Pemimpin jika Tidak Kedepankan Dialog?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaBegini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya