Aturan Baru, Presiden Jokowi Perluas Wewenang Menko Luhut

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Perpres ini diundangkan pada 24 Oktober 2019.

Perpres ini sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Jokowi sendiri telah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.

"Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," bunyi Pasal 2 Perpres ini, seperti dikutip Liputan6.com dari situs Sekretariat Kabinet, Selasa (5/11).

Kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan sejumlah fungsi. Di antaranya, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi.

"Kemenko Maritim dan Investasi juga berwenang dalam pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah ditetapkan dalam Sidang Kabinet," bunyi Pasal 3 poin d.

Kemenko Maritim dan Investasi juga berwenang dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.

Selain itu, berwenang dalam pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab mereka dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.