Asosiasi nilai PPh final 0,5 persen belum ampuh dorong UMKM naik kelas

Rabu, 27 Juni 2018 18:06 Reporter : Merdeka
Asosiasi nilai PPh final 0,5 persen belum ampuh dorong UMKM naik kelas UMKM. doc/merdeka.com

Merdeka.com - Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyambut baik atas kebijakan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM 0,5 persen atas omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

Meski demikian, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Muhammad Ikhsan Ingratubun menilai aturan yang berlaku efektif per 1 Juli 2018 ini, belum cukup ampuh untuk menaikkan kelas UMKM seperti yang menjadi tujuan adanya aturan baru tersebut.

"Kita sambut baik PPh itu turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen, tapi itu tidak cukup untuk meningkatkan kelas UMKM, terlebih di aturan itu masih ada embel-embel kita harus buat pembukuan, ini yang banyak UMKM belum mampu," terangnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/6).

Menurut Ikhsan, UMKM selama ini hanya memiliki catatan keuangan sederhana. Karena jika harus membuat pembukuan selain kurang paham juga membutuhkan biaya minimal Rp 5 juta untuk menyewa akuntan. Padahal nominal itu bisa digunakan untuk tambahan modal.

Untuk itu, stimulus lanjutan yang harus dilahirkan pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak adalah membuat form aplikasi sederhana yang bisa diisi para pelaku UMKM dan mewakili persyaratan pembukuan seperti yang tertuang dalam PPh final yang baru.

Tidak hanya itu, Ikhsan juga mengusulkan untuk memberikan insentif kepada UMKM supaya mudah mendapatkan akses permodalan. "Selama ini kalau kita minta modal ke perbankan yang utama bukan adanya pembukuan atau tidak, tapi persoalan jaminan. Jadi mungkin bisa saja usaha Mikro itu ga usah ada jaminan saja," tambahnya.

Ikhsan mengakui sistem tanpa jaminan tersebut memang sulit diterapkan oleh perbankan, untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah memaksimalkan peran Koperasi.

"Makanya Menteri Koperasi dan UKM itu harus diberi peran yang lebih, dia tidak bisa buat kebijakan karena terbentur kebijakan di daerah. Jadi modal tanpa jaminan itu lewat koperasi-koperasi saja. Itu lebih masuk akal," terang dia.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com [azz]

Topik berita Terkait:
  1. Pajak UMKM
  2. Ekonomi Indonesia
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini