April 2017, pemerintah mulai sebar jutaan hektar lahan ke petani
Merdeka.com - Pemerintah bakal memulai pendistribusian lahan kepada petani, April mendatang. Untuk itu, luas lahan yang disiapkan mencapai 9,1 juta hektar.
"Pelaksanaannya akan dipimpin langsung oleh Presiden," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Noor Marzuki, di DPR-RI, seperti diberitakan Antara, semalam.
Jutaan hektar lahan tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman.
"Dari lahan seluas sekitar 9,1 juta hektare, saat ini baru sekitar 4,5 juta hektare yang mulai diproses untuk program reforma agraria," katanya.
"Badan Pertanahan Nasional sedang memproses perizinan lahan seluas 400 ribu hektar dan 800 ribu hektar untuk lahan pertanian."
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sedang memproses izin lahan seluas sekitar 600 ribu hektare untuk program transmigrasi. Setiap keluarga transmigran bakal mendapat jatah dua hektar lahan.
"Keluarga transmigran ini tidak dapat dilepas begitu saja, tapi perlu pendampingan dalam pemanfaatan lahan agar sesuai dengan peruntukan," katanya.
Ketua Komisi II DPR-RI Zainuddin Amali yakin redistribusi aset dan reforma agraria dapat berjalan baik.
"Program redistribusi aset dan reforma agraria ini dalam impelementasinya akan melibatkan seluruh kementerian terkait," katanya. "DPR akan membentuk tim pengawas untuk mengawasi jalannya program."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaSamukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya