Apindo Usul Penerapan New Normal Pertimbangkan Faktor Zonasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan skema new normal atau kehidupan baru di Tanah Air. Artinya masyarakat kembali beraktivitas secara normal sebelum wabah Covid-19 namun, tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," jelas Jokowi beberapa waktu lalu.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono mendukung penuh pelaksanaan skema new normal di tengah pandemi Corona. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek zonasi wilayah.

"Pelaku usaha akan kooperatif. Tapi aspek zonasi harus diutamakan, itu syarat utamakan," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (23/5).

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang berstatus zona merah wabah corona atau covid-19. Artinya daerah tersebut masih berjuang untuk membebaskan diri dari permasalahan wabah ini yang kian meluas.

Selain itu, pelaksanaan new normal pada daerah dengan status zona merah dianggap membahayakan faktor kesehatan masyarakat. Mengingat sifat penularan virus covid-19 begitu cepat dan masih belum ditemukannya vaksin penawar untuk mengobati orang yang terpapar virus ini.

"Maka, amat berbahaya jika new normal mengabaikan faktor zonasi. Sekali lagi ini pra syaratnya," jelas dia.

Harap Bawa Dampak Positif

Kendati demikian, Dia berharap penerapan new normal dapat membawa dampak positif bagi recovery ekonomi nasional. Setelah Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 sebesar 2,97 persen.

Namun, dia berujar bahwa new normal tak serta merta dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu singkat. Sebab, diperlukan adaptasi bagi seluruh pelaku usaha dalam menjalankan roda bisnisnya di tengah pandemi yang masih berlangsung.

"Sehingga, penerapan protokol kesehatan menjadi suatu keharusan bagi seluruh masyarakat. Ini kalau mau tercapai tujuan new normalnya," tandasnya.