Apindo: 919.071 Pekerja Jadi Korban PHK Hingga November 2022
Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat, sebanyak 919.071 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari - November 2022. Sumber data ini mengacu pengambilan klaim oleh pekerja dengan alasan PHK yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
"Selama Januari sampai November 2022, 919.071 pekerja ter PHK, yang sudah jelas mengambil JHT karena PHK," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani dalam konferensi pers terkait Perppu Cipta Kerja di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).
Hariyadi menjelaskan, aksi PHK besar-besaran tersebut diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan sejumlah perusahaan. Selain itu, menurunnya kinerja ekspor juga ikut menjadi pemicu PHK.
"Banyak faktor (PHK), ada imbas dari pandemi, ada masalah ekspor tiba-tiba drop atau hilang," ujar Hariyadi.
Hariyadi melanjutkan, aksi PHK secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini mengakibatkan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi. "Ada pengaruh (UMP) juga, mungkin tidak secara langsung pengaruh UMP, perusahaan melakukan efisiensi," jelas Hariyadi.
Hariyadi menyatakan, aksi PHK di tahun 2022 banyak terjadi di sektor bisnis terkait aktivitas ekspor. Meski begitu, dia tidak menyebut daftar perusahaan yang banyak melakukan PHK terhadap karyawannya.
"Kemungkinan besar (PHK) sektor yang eksportir lebih banyak," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.
Baca SelengkapnyaPer Februari 2024 terdapat 214 juta penduduk Indonesia yang berada di usia kerja.
Baca SelengkapnyaAhok sudah mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina per tanggal 2 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Per Januari 2024 terdapat 32 Calon Anggota Bursa yang terdiri dari 29 CPFAK dan 3 Non-CPFAK yang mendaftar di tahun 2023.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaDalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaLayanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca SelengkapnyaPara personel dikerahkan untuk pengamanan TPS di tanggal 14 Februari
Baca Selengkapnya