Andre Rosiade Desak Sri Mulyani Segera Bayarkan Utang Pemerintah Pada BUMN
Merdeka.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, menyampaikan kekurangan bayar pemerintah sebesar Rp257 miliar. Sementara, PT Jasa Marga (Persero) menyampaikan nilai utang pemerintah pada pihaknya sebesar Rp5,02 triliun.
Di sela sesi diskusi, salah satu anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dianggap lalai karena tidak kunjung membayarkan utang pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Andre, ketika nilai utang tersebut sudah diaudit BPK di tahun yang sama, harusnya menkeu segera membayarkannya ke BUMN. Sebab, BUMN membutuhkan dana itu untuk bisnis mereka.
"Jangan diulur-ulur. Katanya Menteri terbaik, tapi yang ada bukan hanya hobi berutang ke luar negeri tapi juga ke BUMN kita," ujar Andre kepada peserta rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).
Harap Penumpukan Utang Pada BUMN Tak Terulang
Andre bilang, berutang sudah jadi penyakit pemerintah, khususnya menkeu. Menurutnya, BUMN selalu dibebankan dengan tugas negara, tapi pemerintah justru menumpuk utang dari tahun ke tahun.
Ke depannya, Andre berharap pemerintah memperhatikan betul kebiasaan berutang kepada BUMN-BUMN. Dia juga meminta agar kesimpulan rapat kali ini jadi teguran yang tegas untuk menkeu agar tidak hobi berutang.
"Ini supaya jadi kesimpulan rapat ke depan, sekali lagi kita harus tegas kepada Menteri Keuangan, katanya terbaik, jangan hobi berutang kepada BUMN-BUMN kita," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
ndri telah delapan kali melakukan pengawalan sehingga 150 kg sabu dan 2.000 butir pil ekstasi lolos beredar.
Baca Selengkapnyaaksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024
Baca SelengkapnyaKasan turut menekankan bahwa perdagangan aset kripto juga telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada sektor perpajakan.
Baca SelengkapnyaAndhi menjadi terdakwa dalam kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya