AKR Siap Kembali Salurkan Solar Bersubsidi di 2020
Merdeka.com - PT AKR Corporindo Tbk (AKR) siap menyalurkan kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi pada 2020, setelah menghentikan penyaluran sejak Mei 2019. AKR tetap mendukung program pemerintah dalam menyalurkan BBM kepada masyarakat.
Presiden Direktur AKR, Haryanto Adikoesoemo, mengatakan pada 2020 AKR siap mulai kembali menyalurkan solar subsidi melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di berbagai wilayah di Indonesia.
"AKR kembali BBM Bersubsidi melalui outlet-outlet kami sesuai tujuan utama yaitu mendukung program pemerintah dalam penyaluran energi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Haryanto, di Jakarta, Kamis (21/11).
Sejak Mei 2019, AKR menghentikan sementara penyaluran BBM bersubsidi karena alasan perubahan formula harga yang ditetapkan tidak ekonomis bagi Perusahaan.
Di sisi lain, pemerintah telah menugaskan AKR selama 5 tahun sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 2022. Dan mulai 2020 AKR dapat kembali menyalurkan BBM bersubsidi bagi masyarakat.
Sejak Penugasan Jenis BBM Tertentu (JBT) pertama kali oleh BPH Migas di tahun 2010, hingga saat ini AKR sudah memiliki lebih dari 135 outlet SPBKB dan SPBN yang tersebar di 75 Kabupaten Kota dan 12 Propinsi. Yaitu di Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
Di dalam mendirikan lembaga penyalur, AKR sejak awalnya tidak hanya membangun outlet SPBKB dan SPBN di wilayah yang ramai, namun juga di daerah-daerah yang jauh dan sulit, untuk melayani dan memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat.
AKR Ajukan Penghentian Penyaluran Solar Subsidi di 2019
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, PT AKR Corporindo mengajukan penghentian penugasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar bersubsidi untuk tahun 2019. Usulan tersebut sudah dilakukan secara internal sejak Mei 2019.
"JBT, itu mereka sedang internal sudah mengajukan, nah mereka sekarang lagi internal (membahas) mengurus untuk bisa melanjutkan," kata Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/6).
Alfon melanjutkan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menganalisa pengajuan AKR. Selama proses tersebut berjalan, pemerintah meminta AKR tetap menyalurkan solar subsidi sesuai dengan penugasan.
"Mereka sudah mengajukan (penghentian sementara distribusi JBT) kementerian ESDM sedang menganalisis," tuturnya.
Menurut Alfon, Kementerian ESDM meminta AKR tetap melakukan penyaluran solar subsidi, sebab hal tersebut merupakan hasil dari penunjukan BPH Migas ke badan usaha. "Kementerian ESDM sudah memberikan arahan agar bagaimana AKR bisa tetap melanjutkan penugasan pendistribusian JBT," ujarnya.
Namun ketika ditanyakan penyebab AKR mengajukan penghentian penyaluran solar subsidi, Alfon tidak bisa menyebutkan. Sebab hal tersebut merupakan keputusan internal perusahaan. "Internal mereka silakan tanyakan ke mereka, Kementerian ESDM yang jelas mengarahkan agar pendistribusian BBM ini tetap berjalan," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amran menyebutkan untuk penebusan solar bersubsidi, petani cukup menggunakan tanda tangan kepala desa.
Baca SelengkapnyaAHM terus berkomitmen penuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap dukung netralitas karbon.
Baca SelengkapnyaBansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain pemanfaatan bahan bakar alternatif dari sampah perkotaan, SBI juga menerapkan ekonomi sirkular bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaUsai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaGRP menargetkan kapasitas PLTS Atap terpasang sebesar 33 MWp, yang direncanakan selesai pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaTarget pengurangan emisi nasional yang diwujudkan dalam target konkrit, yaitu sebesar 31,89% pada 2030.
Baca SelengkapnyaPengelolaan SPBU apung kembali menyediakan BBM bersubsidi jenis solar untuk para nelayan di perairan Jakarta.
Baca Selengkapnya