Akibat Covid, Rencana Pemerintah Gandeng OYO & RedDoorz Kelola Aset Negara Tertunda
Merdeka.com - Rencana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk melibatkan OYO dan RedDoorz dalam pemanfaatan aset negara atau barang milik negara (BMN) belum akan terwujud. Mengingat sejauh ini LMAN belum menyampaikan keseriusannya.
"Mengenai LMAN tadi, kan mau rencana tapi ini belum ada realnya," kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN, Encep Sudarwan, dalam diskusi virtual, di Jakarta, Jumat (10/7).
Encep mengatakan, pihak LMAN beserta OYO memang sudah melakukan penjajakan ataupun kajian bersama. Hanya saja pelaksanaannya belum bisa direalisasikan akibat pandemi Covid-19.
"Karena properti juga kan lagi begini, demand lagi turun drastis, orang WFH, penjajakan memang sudah ada, tapi realnya belum. Jadi yang OYO itu kajian sudah, cuma pelaksanaan belum karena melihat market," katanya.
Pemanfaatan Aset Negara Melalui Teknologi
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan OYO dan RedDoorz. Hal ini merupakan salah satu langkah penerapan teknologi dalam pemanfaatan aset negara.
"LMAN misalnya, sudah menggunakan internet based marketplace untuk menawarkan apartemen. Kemudian ada pengelola properti OYO, RedDoorz itu sedang dijajaki oleh LMAN untuk mengoptimalisasi," kata dia, dalam acara seminar, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (18/12).
Dia menjelaskan, pemanfaatan teknologi seperti itu harus terus dikembangkan agar dapat mengakselerasi pemanfaatan aset negara. "Sekarang banyak aset yang tidak diketahui oleh pelaku usaha, ini kita sedang pikirkan, menggunakan teknologi untuk menginformasikan ke pelaku usaha mana aset yang bisa dilakukan kerjasama," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkes memperoleh beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19, salah satunya datang dari Kota Bandung.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaDenda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca Selengkapnya