Ekspor vape bakal makin menanjak

Vape China Expo. ©AFP PHOTO/CHINA OUT

Pengusaha tetap bersyukur pemerintah melegalkan industri vape di Indonesia. Sebab, industri tersebut mendapat kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha e-Liquid Mikro (APeM), Deni Syarifa, mengatakan pemberian legalitas dari pemerintah juga membuka peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan ekspor hingga ke luar negeri. Mengingat produk vape milik Indonesia cukup diminati negara asing.

Dia mencatat, hingga kini permintaan Vape untuk ekspor berada pada angka 5.000 sampai 10.000 pcs. Adapun negara yang sudah mengajukan permintaan produksi Vape asal Indonesia antara lain Dubai, Amerika Tengah, Malaysia, Vietnam, Prancis dan Eropa.

"Kalau total mungkin bisa 1 juta sampai 2 juta botol tiap bulan untuk ekspor," jelas Deni.

Hingga akhir 2018, negara dapat pemasukan Rp 70 miliar

rupiah. shutterstock

Pelaksana Tugas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Noegroho Wahjoe Widodo, mengatakan sebanyak 150 hingga 200 produsen rokok elektrik atau vape akan terdaftar dan mengenakan pita cukai per 1 Oktober mendatang. Adanya pemberian izin secara legal ini memberi potensi pendapatan ke negara hingga Rp 70 miliar.

"Sebenarnya tujuan utama bukan penerimaan, tapi dengan pengaturan itu akan ada berdampak pada penerimaan sampai akhir tahun sekitar Rp 50 miliar sampai Rp 70 miliar pada kas negara," ujar Noegroho.

Konsumen mendapat kepastian aman konsumsi

Vape China Expo. ©AFP PHOTO/CHINA OUT

Aturan ini, menurut Pelaksana Tugas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Noegroho Wahjoe Widodo, juga sebagai upaya negara untuk melindungi konsumen dan industri. Sebab, dengan memakai pita cukai maka produk sudah dinyatakan laik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan.

"Kalau (pada 1 Oktober 2018) tidak ada pita cukainya, pasti konsumen akan bertanya-tanya produk yang ini aman atau tidak," katanya.

"Ini tugas negara lindungi teman-teman yang legal. Tidak adil kalau satu dikenakan cukai yang lain tidak. Makanya tugas negara juga menjaga fairness dari bisnis ini juga," tandasnya.

Cukai tinggi dikhawatirkan matikan UMKM

Liquid vape dikenakan cukai sebesar 57%. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto, menilai bahwa cukai yang diterapkan untuk vape terlalu tinggi. Pengenaan cukai tinggi berpotensi mematikan pelaku usaha vape yang didominasi usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).

"Industri vape adalah industri baru yang baru berjalan empat tahun. 90 persen pelaku usahanya merupakan pelaku UMKM dan industri rumahan, jadi kalau dikenakan cukai yang sangat besar (57 persen) maka dapat berpotensi untuk menghambat atau bahkan mematikan industri ini. Padahal, jika dilihat dari pertumbuhannya, industri ini memiliki potensi besar untuk berkembang," ungkapnya.

Dia berharap pemerintah akan mengkaji ulang besaran cukai untuk HPTL 57 persen lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi industri yang masih baru. "Selain itu, kami juga meminta Pemerintah untuk melihat lebih dalam mengenai hasil-hasil penelitian tentang produk tembakau alternatif yang berpotensi lebih rendah risiko daripada rokok ini, sehingga dapat membuat peraturan yang berimbang."

Pengenaan cukai tinggi pada vape dinilai tak adil

Liquid vape dikenakan cukai sebesar 57%. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, mengatakan industri vape sebaiknya didorong perkembangannya terlebih dahulu karena dari pertimbangan kesehatan lebih kecil risikonya dibanding dengan rokok biasa.

Pengguna vape di Indonesia saat ini tercatat sekitar satu juta orang per hari. Sementara rokok batang pada 2008 konsumsinya mencapai 240 miliar batang atau setara dengan 658 juta batang rokok per harinya. Berarti uang senilai Rp 330 miliar dikeluarkan para perokok konvensional setiap harinya.

Maka, kata dia, pemungutan cukai yang besar bagi rokok biasa menjadi wajar dan tidak adil jika begitu saja diterapkan pada rokok elektrik.

Menurut Bima, vape dapat menjadi jembatan bagi perokok yang ingin berhenti merokok. Jika pemerintah menyuburkan industri vape diharapkan para perokok bakar yang sulit berhenti dapat beralih ke vape yang memiliki risiko kesehatan lebih rendah. "Pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran BPJS Kesehatan jika masyarakatnya semakin sehat dengan tidak banyak mengeluarkan pembiayaan pengobatan berbagai penyakit yang disebabkan rokok bakar," kata dia.

  [bim]

Baca juga:
Mulai 1 Oktober 2018, harga vape bakal naik hingga 10 persen
Vape dikenakan cukai, negara raup tambahan penerimaan Rp 70 miliar hingga akhir 2018
Pengusaha sebut permintaan ekspor Vape capai 2 juta tiap bulan
Siap-siap, mulai 1 Oktober vape tanpa pita cukai bakal disita
Kenakan cukai vape 57 persen, pengusaha dapat NPPKBC dari Bea Cukai
Perdana, pemerintah beri izin usaha bagi pengusaha vape
Cukai 57 persen dinilai terlalu tinggi, pengusaha khawatir matikan UMKM vape