Besok, Komisi I DPR Panggil Kominfo dan BSSN Buntut Server PDNS Diserang Ransomware

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

Meski layanan publik sudah berjalan normal, Hadi menegaskan, pemerintah bakal meningkatkan kemampuan PDNS mengantisipasi serangan ke depan.

Serangan Ransomware terhadap PDN sejak 20 Juni 2024 telah berdampak pada beberapa layanan publik.

Jokowi mengaku telah melakukan evaluasi menyeluruh buntut peretasan PDN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua data nasional memiliki cadangan atau backup.

Komisi I DPR memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keduanya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 13.30 WIB.

Dalam rapat tersebut, DPR merasa tidak ada kekompakkan antara Menkominfo dan BSSN.

Rapat tersebut untuk membahas evaluasi server PDNS yang diretas.

Budi Arie dicecar oleh anggota komisi 1 dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peretasan yang terjadi

Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.

Dalam rapat tersebut sempat terjadi debat panas antara anggota komisi I DPR dengan BSSN.

Model promosi ini dinilai lebih sulit dikenali sebagai iklan dan berpotensi menjangkau anak serta remaja secara masif.

Kemajuan teknologi AI masih perlu diikuti dengan upaya memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, khususnya di negara berkembang.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan vitalnya Komunikasi Kebijakan Pemerintah yang efektif untuk memastikan keputusan dipahami, kredibel, dan akuntabel, menjaga kepercayaan publik.

Kementerian Kominfo menyediakan akses internet gratis bagi enam sekolah di Sumatera Utara yang terdampak banjir dan tanah longsor, memastikan keberlanjutan pendidikan digital dan mendorong inovasi.

Platform X telah menuntaskan pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta kepada pemerintah Indonesia terkait keterlambatan moderasi konten pornografi, sebuah langkah kepatuhan penting.

Kementerian Kominfo mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca-banjir dan longsor. Upaya ini krusial agar warga dapat berkomunikasi dan mengakses informasi penting.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat tata kelola keamanan siber dengan dukungan BSSN, menyiapkan strategi komprehensif menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Komisi XIII DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap layanan Surat Dukungan Work and Holiday Visa (SDUWHV) Imigrasi, menyoroti kendala sistem dan transparansi data pemohon.

Kampanye ini merupakan bagian dari komitmen Bank Saqu untuk terus mendampingi nasabah, memastikan mereka dapat bertransaksi secara aman dan nyaman.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan 27 bank dan lembaga penyedia kartu kredit untuk melaporkan transaksi, sekaligus memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah sesuai regulasi terbaru terkait Kewajiban Laporan Transaksi Kartu Kredit DJP.

Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menegaskan komitmen penguatan keamanan siber saat berkunjung ke Badan Siber dan Sandi Negara di Sawangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan BSSN semakin solid dalam membangun sistem pertahanan negara yang adaptif dan tangguh.