5 Penyebab Monopoli Terjadi di Proyek Tol Laut

Jumat, 1 November 2019 18:31 Reporter : Merdeka
5 Penyebab Monopoli Terjadi di Proyek Tol Laut Kapal Perintis Tol Laut. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko, beberkan lima titik yang berpotensi dimanfaatkan para pengusaha agar bisa mendominasi fasilitas tol laut. Lima perkiraan ini didasarkan pada analisis sistem Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK) yang baru-baru ini sedang dikembangkan Kementerian Perhubungan.

"Pertama, shipper atau forwarder yang disinyalir menguasai order/pemesanan kontainer. Ini bisa saja satu pihak tapi pakai banyak nama," ujarnya di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (1/11).

Kedua, forwarder bisa secara bersamaan menjadi consignee atau penerima. Hal tersebut terbukti dalam beberapa kesempatan, terpantau ada penerima yang selalu menggunakan forwarder yang sama.

Ketiga, satu perusahaan pelayaran hanya menerima dua atau tiga forwarder saja. Padahal, saat dilihat angka booking dari perusahaan itu selalu tinggi.

"Misalnya di Dobo (Maluku), itu dia cuma layani satu forwarding saja. Tidak ada pilihan lain akhirnya harga jadi tinggi," tuturnya.

Keempat, keberadaan koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang hanya ada satu dan melayani satu pelabuhan, menyebabkan harga jadi lebih tinggi karena tidak ada opsi lain.

"TKBM bisa minta biaya tambahan diluar cargo handling dan sebagainya itu hingga Rp 1 juta," imbuh Wisnu.

Dan yang kelima, consignee atau penerima tidak menjual barang dengan harga murah. Padahal, dia memanfaatkan fasilitas subsidi tol laut.

"Setidaknya dia harusnya lebih murah 20 persen karena dapat subsidi, tapi kenyataannya consignee yang kami temui masih menjual dengan harga sama atau malah lebih tinggi," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri segera mengejar perusahaan swasta yang menguasai tol laut. Presiden Jokowi ingin keberadaan tol laut dinikmati masyarakat dan bisa menekan harga barang.

"Ini (monopoli tol laut) tolong dikejar dan diselesaikan. Saya tidak tahu apakah perlu intervensi dari Menteri BUMN untuk melakukan ini tapi paling tidak harus diberikan kompetisi, paling tidak ada kompetitornya," ucap Presiden Jokowi.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6 [bim]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini