Merdeka.com - Kementerian Perhubungan mulai menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pada 1 April 2017. Aturan ini sempat ditolak Grab cs karena dinilai merugikan konsumen.

Penolakan terdapat pada tiga poin dalam aturan tersebut. Yakni terkait penetapan tarif batas atas dan bawah, kuota kendaraan per daerah dan yang terakhir mengenai balik nama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan penetapan tarif atas dan bawah ini nantinya akan merugikan pengemudi. Sebab, penumpang akan semakin berkurang karena tarif menjadi lebih mahal.

Namun, pemerintah bergeming dengan penolakan ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi keukeuh memerintahkan aturan ini harus mulai berlaku pada 1 April mendatang.

Bahkan, pemerintah dengan tegas mengatakan bahwa perusahaan taksi online harus bersaing sehat dengan tidak membanting tarif layanan. Apa saja sikap pemerintah pada masalah ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Perusahaan taksi online jika menolak dipersilakan angkat kaki

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perusahaan pengelola taksi online harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Menurutnya, Grab Cs harus patuh karena mereka berinvestasi di Indonesia."Kalau nolak, pergi dari sini kan kita yang atur, sederhana. Kita memproteksi investasi di Indonesia dengan berkeadilan, kuncinya disitu, enggak boleh sendiri-sendiri," kata Menteri Luhut.

Aturan baru taksi online agar tak mematikan pengusaha konvensional

Menko Luhut menegaskan Permenhub ini memberikan keadilan baik untuk taksi online maupun taksi konvensional, terlebih terkait pembatasan tarif."Kami ingin berkeadilan tentunya. Jadi jangan kamu dikasih 'privilege' (keistimewaan) mematikan dia (taksi konvensional). Jangan taksi online kita bela akhirnya Blue Bird mati dan yang lain mati. Itu tidak boleh juga," tegasnya.

Suka tidak suka, aturan tetap berlaku 1 April

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tetap akan memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada 1 April mendatang. Meskipun, aturan tersebut ditolak oleh berbagai pihak penyedia jasa angkutan online seperti Grab."Tetap akan dijalankan pada 1 April mendatang. Permintaan (meninjau ulang aturan) yang diajukan ditolak," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta.Menteri Budi mengatakan pemerintah tetap akan memberlakukan peraturan tersebut dengan mempertimbangkan 11 poin yang diatur dalam aturan tersebut. Untuk itu, dia meminta masyarakat dan penyedia jasa taksi online tetap mengikuti aturan."Ikuti saja dulu aturan yang sudah dibuat. Nanti sambil jalan sambil kita lihat apa yang perlu dan baik untuk diubah lagi. Pemberlakuan tetap 1 April, tapi butir-butirnya kita kasih tenggang waktu," tegas Menteri Budi.

Ongkos taksi online naik agar persaingan sehat

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pemerintah mengatur keberadaan taksi online dan konvensional untuk mencegah perang tarif yang terjadi antara keduanya. Dia mengatakan apabila tidak diatur dengan baik maka akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara taksi online dan konvensional. "Iklim yang kurang sehat adalah kompetisi dengan melakukan diskon. Ini kan membuat struktur investasi jadi tidak baik. Kalau kami koordinir dengan adanya tarif bawah dan atas maka tidak akan ada perang tarif sehingga iklim usahanya akan lebih baik," ungkap Menteri Budi di Pasific Place, Jakarta.Menteri Budi mengatakan melalui pengaturan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah akan menyeimbangkan harga tarif taksi online dan konvensional dengan mempertimbangkan kondisi di daerahnya masing-masing. "Kalau saya lihat nanti, harga online akan naik karena tidak ada perang tarif dan harga konvensional akan turun. Jadi ada keseimbangan nantinya," ungkapnya.