4 Ambisi pemerintah hadirkan internet cepat di Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah telah menyusun roadmap pengembangan akses internet berkecepatan tinggi atau pita lebar (broadband) nasional. Melalui payung hukum Perpres 96 Tahun 2014, pengembangan internet menjadi satu program nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, mengatakan pola pembangunan yang inovatif, komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem pita lebar nasional. "Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami potensial loss yang besar dan tertinggal dari negara lain," katanya.

Tetapi syaratnya, untuk meningkatkan adopsi layanan pita lebar oleh masyarakat luas, harga layanan pita lebar ditargetkan paling tinggi sebesar 5 persen dari rata-rata pendapatan bulanan pada akhir tahun 2019.

Lantas apa saja ambisi pemerintah menghadirkan layanan internet cepat ini? Berikut rangkumannya.

Bakal jadi pendorong utama ekonomi

Indonesia berharap, internet menjadi kunci daya dorong perekonomian Indonesia. Bahkan, dengan 10 persen penetrasi pertumbuhan broadband, akan menyumbang pertumbuhan PDB sebesar 1,38 persen. Pendorong ekonomi nasional harus diganti dari pemikiran klasik  menjadi ekonomi informatika berbasis internet. Indonesia selama ini masih berkutat pada ekonomi klasik yang memperdagangkan sumber daya alam."Harus ada perubahan mindset di era digital," kata Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/10).

71 Persen perkotaan terlayani akses internet tetap

Penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar terjaring (captive market) yang meliputi 4,5 juta orang pegawai negeri sipil, 50 juta siswa, 3 juta penduduk dan 60 juta rumah tangga pengguna internet.Pada 2019, prasarana pita lebar dalam bentuk akses tetap, diharapkan sudah menjangkau wilayah perkotaan sampai 71 persen rumah tangga (20 Mbps) dan 30 persen populasi serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). Adapun di wilayah pedesaan, prasaran pita lebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 49 persen rumah tangga (10 Mbps) dan 6 persen populasi serta akses bergerak ke 52 persen populasi (1 Mbps).

Pendanaan capai Rp 278 triliun

Untuk mencapai internet cepat, Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, menyebut pendanaan pembangunan pita lebar membutuhkan dana Rp 278 triliun atau sekitar 0,46 persen dari PDB. Dana tersebut untuk pelaksanaan enam program unggulan dan lima sektor prioritas sepanjang 2014 hingga 2019. Pemerintah pun, bersiap mengalokasikan dana di APBN mencapai 10 persen dari total kebutuhan pendanaan. "Selebihnya bisa swasta," ucap Armida saat acara Peluncuran Pita lebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan) 2014-2019, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/9).

Hemat energi

Pemerintah mengklaim 95 persen masyarakat sudah terlayani dengan seluler. Selain itu, paling tidak ada 82 juta internet protocol (IP) address yang terdata di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan sejak 2009 sudah membuat roadmap broadband Indonesia. Tahun 2010 sampai 2012 wilayah Indonesia semua sudah tersambung internet. Bahkan, 2018 merupakan era digitalisasi. Perpindahan sistem analog ke digital diklaim menciptakan penghematan bajak menghemat energi 70 persen. "Alat digital konsumsi energi hemat sekali. Dan juga berjualan dengan internet e-commerce 30 persen lebih hemat dari berdagang," kata Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring.