Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bahwa ada 3 alasan buruh menolak penghitungan upah minimum (UMP) 2023 menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Alasan pertama, yakni PP 36 tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Omnibus Law sudah dinyatakan cacat formil. Artinya, PP 36 tidak bisa dipakai, dan buruh menyarankan Pemerintah kembali menggunakan PP 78 tahun2015.

"Omnibuslaw UU Cipta Kerja sebagai dasar cantolan dari PP 36 tersebut sudah diyatakan inkunstituisonal, dengan demikian PP 36 turunan dari omnibus law ini tidak bisa lagi digunakan untuk penetapan upah minimum," kata Presiden KSPI Said Iqbal, dalam Konferensi Pers, Rabu (16/11).

Selanjutnya, alasan kedua yaitu menghitung dampak kenaikan harga BBM. Diketahui, pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar sekitar kurang lebih 30 persen, pada 3 September 2022 lalu.

"Akibat kenaikan harga BBM sebesar 30 persen. Sementara upah tidak naik tiga tahun berturut-turut, mengakibatkan daya beli buruh dan rakyat kecil itu turun 30 persen anjlok," ujarnya.

Menurut dia, kenaikan BBM yang menyebabkan turunnya daya beli buruh tidak sebanding dengan tidak naikknya upah minimum selama 3 tahun berturut-turut.

Berdasarkan Inflasi

Menurut dia, penghitungan UMP dan UMK tahun 2023 harus berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, supaya daya beli masyarakat khususnya buruh naik kembali.

Alasan terakhir buruh menolak penggunaan PP 36 tahun 2021 yaitu, pemerintah memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia hingga akhir 2022 akan mencapai 6,5 persen. Menurutnya, proyeksi tersebut tinggi sekali, oleh karena itu harus ada penyesuaian kenaikan upah.

"Kalau pakai PP 36 itu hancur sudah. Kalau merujuk PP 36, kenaikan upah itu hanya 2-4 persen," ujarnya.

KSPI pun menyarankan agar Menteri Ketenagakerjaan bisa mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permanker), khusus untuk penentuan UMP dan UMK tahun 2023.

"Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Permenaker terkait UMP dan UMK khusus 2023 saja. Kan PP 36 2021 itu inskunstitusional bersyarat. Penetapan UMP dan UMK itu butuh dasar hukum," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com