21 Persen Aparatur Desa Hanya Lulusan SD dan SMP
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa lebih dari 60 persen aparatur desa di Indonesia hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga, perlu peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Sekitar 19 persen sarjana dan lebih dari 21 persen aparatur desa tidak lulus pendidikan formal atau tidak ikut pendidikan formal hanya lulusan SD dan SMP," kata Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irawan di Jakarta dikutip Antara, Selasa (19/11).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 10 ribu desa tidak memiliki kantor dan 14 ribu desa belum menikmati aliran listrik yang tersebar di sejumlah wilayah.
"Angka penduduk miskin juga masih tinggi di desa meskipun ada penurunan tahun ke tahun," katanya.
Menurutnya sebagai pemerintahan terendah, desa mengurus hampir seluruh kebutuhan masyarakat mulai dari kelahiran hingga kematian. Tidak hanya di tingkat desa, persoalan sumber daya manusia juga terjadi di kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat.
Kapasitas sumber daya manusia, kompetensi pembina pemerintahan dan pembangunan desa yang juga bervariatif. Beragam persoalan itu akan berpengaruh langsung kepada kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sebanyak 74.993 Desa Punya Perbedaan Persoalan
Secara umum, sebanyak 74.993 desa yang tersebar di 33 provinsi memiliki beragam perbedaan dan persoalan mulai dari pendidikan, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain sebagainya.
Terkait aliran dana desa, jika sudah dicairkan hingga ke tingkat kabupaten yang kemudian disalurkan ke desa, maka Kemendagri akan mengatur penggunaan anggaran tersebut.
Dia menyebutkan dana desa hanya salah satu dari tujuh sumber pendapatan desa. Enam lainnya yaitu pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana bagian dari pajak dan kontribusi daerah.
Seterusnya bantuan keuangan dari APBD kabupaten maupun provinsi, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan sah lainnya.
"Semuanya sumber tadi diadministrasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaKampung ini dulunya sangat susah dijangkau padahal punya pemandangan eksotis yang menyihir mata.
Baca SelengkapnyaKeindahan di Desa Nagari Pariangan tidak pernah gagal dan mengecewakan sekalipun. Desa ini bahkan mirip seperti perkampungan di luar negeri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kades menambahkan, hasil komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, ratusan kantong beras yang rusak itu telah diklaimkan ke Badan Urusan Logistik (Bulog)
Baca SelengkapnyaPihak keluarga dan rekan-rekannya berusaha menolong, namun sia-sia sehingga dilaporkan ke Basarnas Kupang.
Baca SelengkapnyaBAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.
Baca SelengkapnyaSelain rutenya sulit dilalui, warga di kampung ujung ini hanya bisa memakai satu lampu untuk satu rumah.
Baca SelengkapnyaIstalasi itu dibangun di sebuah rumah tua berusia 200 tahun
Baca SelengkapnyaElektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya