20 Pinjol Masih Kurang Modal, Ini Langkah OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan signifikan pada industri pinjaman daring (pindar) yang mencapai 25,45 persen per November 2025, menunjukkan geliat positif sektor keuangan digital di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengumumkan pencabutan izin usaha PT SAV karena tidak memenuhi ekuitas minimum. Apa dampak keputusan ini bagi perusahaan dan nasabahnya?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pinjaman daring (Pindar) mengalami peningkatan yang konsisten.

Terdapat 2 penyelenggara pindar syariah yang sudah menyampaikan action plan untuk melakukan merger.

Melalui langkah-langkah ini, OJK berharap industri Pindar dapat berkembang secara sehat, transparan, dan akuntabel.

OJK terus melakukan upaya hukum terkait dugaan fraud di Tani Fund dan Investree.

Sederet aturan yang akan dibuat untuk pinjaman online (pinjol) oleh OJK.

Masyarakat diharapkan selalu waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan.

Regulasi turunan soal bunga pinjaman online tersebut hanya akan mengatur terkait batas maksimumnya saja.

OJK telah meminta rencana aksi (action plan) pemenuhan ekuitas minimum kepada fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

Hingga Maret 2026, nilai utang pinjol yang beredar (outstanding pembiayaan) tembus di angka Rp 101,03 triliun.

Pihak Damkar akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan keterangan dan kesaksian oleh pihak kepolisian.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.

Order fiktif layanan Damkar ini sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar nampak seorang petugas Damkar menelepon balik pengorder tersebut.

Peristiwa tersebut menimbulkan keresahan karena layanan darurat sempat tersita untuk permintaan yang tidak nyata.

Indosaku menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen, menindaklanjuti sanksi dan arahan OJK terkait praktik penagihan yang tidak sesuai standar.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku prank kebakaran palsu ke Polrestabes Semarang. Damkar Semarang tidak akan menoleransi penyalahgunaan layanan darurat.

Limit Indodana Finance dinonaktifkan? Simak penyebab dan cara mengaktifkannya kembali dengan mudah agar bisa digunakan lagi.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister lebih dari 40 **perkara keberatan fintech KPPU** atas putusan denda Rp755 miliar terkait dugaan kartel penetapan suku bunga pinjaman daring, membuat pembaca penasaran akan kelanjutan kasus ini.

Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel melalui platform digital.

Banyaknya pinjaman online yang muncul saat Ramadan biasanya dipicu oleh perasaan FOMO (fear of missing out) di kalangan masyarakat.