2 Tahun Jokowi-JK, rasio elektrifikasi Papua masih terendah

Merdeka.com - Pemerintahan ‎Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) genap menginjak usia dua tahun pada Kamis (20/10) lalu. Melalui janji Nawa Cita, duet kepemimpinan Jokowi-JK telah meletakkan pondasi dan cita-cita reformasi Indonesia di berbagai sektor, termasuk didalamnya sektor energi dan sumber daya mineral.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, di 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, rasio elektrifikasi Papua tercatat masih menempati posisi buncit sekitar 44,40 persen. Disusul Nusa Tenggara Timur (NTT) 57,74 persen, lalu Sulawesi Tenggara 66,78 persen serta Kalimantan Tengah 68,27 persen.

Namun, rasio elektrifikasi selama 2 tahun ini, mengalami peningkatan secara nasional. Menurutnya, sejak 2015, rasio elektrifikasi di Indonesia meningkat 6 persen. "Hal positif rasio elektrifikasi naik rata-rata 6 persen itu di 2015, dan 2016 ini di angka 83-84 persen untuk rasio elektrifikasinya," ujarnya dalam diskusi di Tjikini Lima, Jakarta, Jumat (21/10).

Lanjut Fabby, dirinya optimistis kinerja pertumbuhan tersebut akan kembali tercapai di 2016 sebesar 6 persen. Dengan demikian, jumlah rasio elektrifikasi yang ditargetkan pemerintah pada 2016 sebesar 90 persen akan tercapai.

"(Rasio) Itu akan naik jadi 90 persenan. Ini perlu di apresiasi. Kenapa? Banyak percepatan yang dilakukan presiden terutama di Indonesia Timur," tuturnya.

Meski demikian, Fabby meminta pemerintah tidak cepat berpuas diri. Sebab, rasio elektrifikasi sebesar 90 persen dinilai masih rendah. "Tapi (pencapaian) itu tidak cukup karena ekspektasi masyarakt tinggi. Presiden perlu mendorong upaya lebih keras agar Indonesia tidak mengalami krisis listrik 2018," ucapnya.