2 Tahun Jokowi-JK, rasio elektrifikasi Papua masih terendah
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) genap menginjak usia dua tahun pada Kamis (20/10) lalu. Melalui janji Nawa Cita, duet kepemimpinan Jokowi-JK telah meletakkan pondasi dan cita-cita reformasi Indonesia di berbagai sektor, termasuk didalamnya sektor energi dan sumber daya mineral.
Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, di 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, rasio elektrifikasi Papua tercatat masih menempati posisi buncit sekitar 44,40 persen. Disusul Nusa Tenggara Timur (NTT) 57,74 persen, lalu Sulawesi Tenggara 66,78 persen serta Kalimantan Tengah 68,27 persen.
Namun, rasio elektrifikasi selama 2 tahun ini, mengalami peningkatan secara nasional. Menurutnya, sejak 2015, rasio elektrifikasi di Indonesia meningkat 6 persen. "Hal positif rasio elektrifikasi naik rata-rata 6 persen itu di 2015, dan 2016 ini di angka 83-84 persen untuk rasio elektrifikasinya," ujarnya dalam diskusi di Tjikini Lima, Jakarta, Jumat (21/10).
Lanjut Fabby, dirinya optimistis kinerja pertumbuhan tersebut akan kembali tercapai di 2016 sebesar 6 persen. Dengan demikian, jumlah rasio elektrifikasi yang ditargetkan pemerintah pada 2016 sebesar 90 persen akan tercapai.
"(Rasio) Itu akan naik jadi 90 persenan. Ini perlu di apresiasi. Kenapa? Banyak percepatan yang dilakukan presiden terutama di Indonesia Timur," tuturnya.
Meski demikian, Fabby meminta pemerintah tidak cepat berpuas diri. Sebab, rasio elektrifikasi sebesar 90 persen dinilai masih rendah. "Tapi (pencapaian) itu tidak cukup karena ekspektasi masyarakt tinggi. Presiden perlu mendorong upaya lebih keras agar Indonesia tidak mengalami krisis listrik 2018," ucapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSurvei Temukan Fakta: Jokowi Efek Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas PSI, Ini Penyebabnya
80 persen pemilih puas atas kinerja Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaCharta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur
Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaElektabilitas Prabowo Capai Lebih 40 Persen, LSI Denny JA: Gemoy Disukai Masyarakat dan Faktor Jokowi
Salah satu faktor pendorongnya adalah penampilan Gibran dalam debat cawapres.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya