Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

2 Tahun Jokowi-JK, rasio elektrifikasi Papua masih terendah

2 Tahun Jokowi-JK, rasio elektrifikasi Papua masih terendah Ilustrasi listrik padam. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintahan ‎Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) genap menginjak usia dua tahun pada Kamis (20/10) lalu. Melalui janji Nawa Cita, duet kepemimpinan Jokowi-JK telah meletakkan pondasi dan cita-cita reformasi Indonesia di berbagai sektor, termasuk didalamnya sektor energi dan sumber daya mineral.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, di 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, rasio elektrifikasi Papua tercatat masih menempati posisi buncit sekitar 44,40 persen. Disusul Nusa Tenggara Timur (NTT) 57,74 persen, lalu Sulawesi Tenggara 66,78 persen serta Kalimantan Tengah 68,27 persen.

Namun, rasio elektrifikasi selama 2 tahun ini, mengalami peningkatan secara nasional. Menurutnya, sejak 2015, rasio elektrifikasi di Indonesia meningkat 6 persen. "Hal positif rasio elektrifikasi naik rata-rata 6 persen itu di 2015, dan 2016 ini di angka 83-84 persen untuk rasio elektrifikasinya," ujarnya dalam diskusi di Tjikini Lima, Jakarta, Jumat (21/10).

Lanjut Fabby, dirinya optimistis kinerja pertumbuhan tersebut akan kembali tercapai di 2016 sebesar 6 persen. Dengan demikian, jumlah rasio elektrifikasi yang ditargetkan pemerintah pada 2016 sebesar 90 persen akan tercapai.

"(Rasio) Itu akan naik jadi 90 persenan. Ini perlu di apresiasi. Kenapa? Banyak percepatan yang dilakukan presiden terutama di Indonesia Timur," tuturnya.

Meski demikian, Fabby meminta pemerintah tidak cepat berpuas diri. Sebab, rasio elektrifikasi sebesar 90 persen dinilai masih rendah. "Tapi (pencapaian) itu tidak cukup karena ekspektasi masyarakt tinggi. Presiden perlu mendorong upaya lebih keras agar Indonesia tidak mengalami krisis listrik 2018," ucapnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Survei Temukan Fakta: Jokowi Efek Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas PSI, Ini Penyebabnya

Survei Temukan Fakta: Jokowi Efek Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas PSI, Ini Penyebabnya

80 persen pemilih puas atas kinerja Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Charta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur

Charta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur

Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Elektabilitas Prabowo Capai Lebih 40 Persen, LSI Denny JA: Gemoy Disukai Masyarakat dan Faktor Jokowi

Elektabilitas Prabowo Capai Lebih 40 Persen, LSI Denny JA: Gemoy Disukai Masyarakat dan Faktor Jokowi

Salah satu faktor pendorongnya adalah penampilan Gibran dalam debat cawapres.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya