133.000 Wisatawan Batalkan Pesanan Imbas ke Bali Wajib Tes PCR, Hotel Rugi Rp317 M

Rabu, 16 Desember 2020 16:57 Reporter : Merdeka
133.000 Wisatawan Batalkan Pesanan Imbas ke Bali Wajib Tes PCR, Hotel Rugi Rp317 M Ilustrasi hotel. ©2014 Merdeka.com/Shutterstock/dotshock

Merdeka.com - Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah mengumumkan bagi wisatawan yang hendak pergi ke Bali wajib melakukan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk mendeteksi Covid-19. Hal ini disebut langsung dikomplain oleh banyak wisatawan yang sudah merencanakan untuk pergi ke Bali. Bahkan, tak sedikit yang meminta pengembalian tiket atau refund akibat imbauan tersebut.

"Kita dari kemarin disibukkan oleh komplain dari masyarakat mau pergi ke Bali tiba-tiba terjadi permintaan harus PCR," sebut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, dalam video konferensi, Rabu (16/12).

Dalam catatannya, sampai dengan kemarin malam, sudah ada permintaan refund sebanyak 133.000 pax. Hariyadi menyebutkan, refund ini meningkat 10 kali lipat dibandingkan permintaan refund pada situasi normal.

Sementara, kerugian dari refund tersebut mencapai Rp317 miliar. Serta imbasnya ke perekonomian Bali secara keseluruhan mencapai Rp967 miliar.

"Jadi memang angka ini yang perlu kita perhatikan. Artinya, di satu sisi kami tentu sangat mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk memutus mata rantai dari penyebaran covid ini."

2 dari 2 halaman

Pengusaha Minta Diajak Diskusi Kebijakan Pemerintah

diajak diskusi kebijakan pemerintah rev1

Namun, lanjut Hariyadi, di sisi lain memang ada faktor-faktor lainnya juga harus diperhatikan, yaitu faktor-faktor ekonomi. Bahkan, Hariyadi menyebutkan bahwa Bali sudah tiga kuartal mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang minus. "Bali itu sekarang sudah di kuartal ketiga pertumbuhan minus 12,28 persen," kata dia.

"Ini tentunya bagi masyarakat Bali sangat memprihatinkan. Karena mereka expecting satu tahun itu festive-nya sebetulnya dua kali ya. Liburan pertengahan tahun dan liburan akhir tahun," jelas dia.

Maka dari itu, Hariyadi meminta kepada pemerintah agar kebijakan terkait pariwisata dapat didiskusikan terlebih dulu. Sehingga sosialisasi dapat dilakukan jauh-jauh hari untuk meminimalisir kerugian, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha sektor pariwisata.

"Kita sangat berharap, nantinya paling tidak kami selaku pelaku usaha di bidang industri pariwisata diajak bicara pendapatnya bagaimana. Tentu kami akan memberikan pendapat-pendapat yang sangat objektif dan memberikan pendapat dalam bentuk fakta dan data yang kami siapkan," pungkas Hariyadi.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6

Baca juga:
Sebut Kepercayaan Hasil Rapid Test Rendah, Pengusaha Dukung Masuk Bali Wajib Tes PCR
Jelang Libur Akhir Tahun, Pemerintah Minta Wisatawan ke Bali Wajib Tes PCR
Tumpukan Sampah Cemari Pantai Kuta
Wagub Cok Ace Nilai Wajar Jika Bali Jadi Prioritas Awal Vaksinasi Covid-19
Polri Tegaskan Tetap Gelar Operasi Yustisi di Kawasan Wisata dan Rawan Kerumunan
Wishnutama Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan saat Liburan Akhir Tahun
Meski Pandemi, Pemprov Bali Izinkan Gelaran Perayaan Malam Tahun Baru

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini