100.000 Buruh Bakal Peringati May Day di Jakarta, Ini Tuntutannya

Merdeka.com - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, akan ada 100.000 buruh yang akan memperingati Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2023. Selain itu, peringatan May Day ini akan serentak dilakukan di 457 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta May Day ini akan diikuti oleh 50 ribu hingga 100 ribu orang yang akan datang ke Jakarta. Sudah sampai hari ini sudah hampir 50 ribu, target 100 ribu orang ikut aksi, tapi yang sudah terdaftar hampir 50 ribu orang," kata Said Iqbal dalam konferensi Pers, Kamis (27/4).

Nantinya aksi May Day di Jakarta akan dipusatkan di dua tempat, yakni di depan Istana Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Usai melakukan aksi, maka semua buruh akan bergerak menuju Istora Senayan untuk mengikuti May Day Fiesta.

"Aksi May Day di Jakarta akan dipusatkan di depan Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dari jam 9.30 hingga 12.30 WIB. kita harapkan 100 ribu masa akan datang ke Istana dan gedung Mahkamah Konstitusi, dari jam 13.00 sampai 17.00 dari istana bergerak ke Istora Senayan. Di Istora Senayan Partai Buruh mengadakan May day fiesta, akan berisi orasi-orasi politik dari pimpinan buruh dan orasi politik dari Presiden Partai buruh," jelas Said.

Adapun dalam Peringatan Hari Buruh nanti, ada 6 isu yang akan disuarakan. Pertama, buruh meminta agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dicabut.

Dalam isu cabut UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ada 9 poin yang akan diangkat dalam May Day, yakni upah murah (upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh), outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan (perbudakan modern/modern slavery), buruh dikontrak terus-menerus tanpa periode, pesangon rendah, terkait PHK, pengaturan jam kerja yang kembali menjadi 12 jam, pengaturan cuti, istirahat panjang 2 bulan dihapus, buruh kasar dari China bisa bekerja di Indonesia.

Tak hanya itu, Serikat Buruh juga menyuarakan keberadaan bank tanah yang memudahkan korporasi merampas tanah rakyat, karena diambil Pemerintah untuk dimasukkan ke Bank Tanah yang dibuat untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan kepentingan oligarki perusahaan-perusahaan raksasa yang serakah.

Selanjutnya, yang dipersoalkan adalah diperbolehkannya importir melakukan impor beras, daging, garam, dan lain-lain saat panen raya. Kemudian, dalam UU Cipta Kerja sanksi pidana bagi importir yang mengimpor saat panen raya dihapus.

"Importir yang mengimpor saat panen raya harusnya dihukum penjara 6 bulan dan denda Rp 2 miliar itu dihapus, itu jahat sekali, itu terkait cabut UU Cipta Kerja omnibus law," ujarnya.

Kedua, Partai Buruh meminta agar mencabut undang-undang terkait parliamentary threshold 4 persen. Menurutnya, sebagai Partai pendatang baru, Partai Buruh layak untuk mendapatkan 30 kursi DPR di 16 Provinsi di 29 Dapil.

"Tapi setelah disimulasi, dimana kami mengincar kursi nomor 2 terakhir, ada satu dapil jumlah kursinya 10, kita mengincar dua kursi terbawah dari bawah. Maka, 30 kursi itu ketika dikonversikan suara sah nasionalnya 4.457.000. Mengikuti parliamentary threshold 4 persen suara sah nasional, kita prediksi di tahun Pemilu 2024 suara sah nasional itu 6 juta," ujarnya.

Ketiga, sahkan RUU PPRT. Keempat, Tolak RUU Kesehatan. Kelima, reforma agraria dan kedaulatan pangan, dan keenam, yaitu buruh menyarankan agar bisa memilih Presiden 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com