Tak Ada Megawati, Momen Prabowo dan 2 Mantan Presiden RI Jalan Bareng di Peluncuran Danantara

Pada hari Senin, 24 Februari 2025, Istana Kepresidenan Jakarta menjadi tempat yang menyimpan kenangan berharga saat Presiden Prabowo Subianto bersama dua mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, berjalan beriringan dalam sebuah prosesi yang mengedepankan semangat persatuan nasional.

Dalam rangkaian acara tersebut, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan penandatanganan beberapa dokumen penting, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, yang berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai dana kekayaan negara.

Meski dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari pemerintahan dan dunia usaha, prosesi jalan bersama yang melibatkan Prabowo, SBY, dan Jokowi menjadi sorotan utama karena kehadiran mereka yang penuh simbolisme, sementara Megawati tidak hadir dalam acara peluncuran tersebut.

Presiden Prabowo Subianto memulai serangkaian kegiatan dengan melakukan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menetapkan arah baru dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.

Dalam prosesi penandatanganan yang berlangsung di Istana Negara, Prabowo menyampaikan pernyataan resmi, "Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Undang-Undang Nomor Satu tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Sembilan Belas tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara."

Proses penandatanganan ini merupakan langkah penting dalam persiapan pendirian BPI Danantara, yang juga mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 terkait dengan struktur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dengan demikian, langkah-langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola investasi negara yang lebih profesional dan transparan.

Setelah selesai menandatangani dokumen penting, Presiden Prabowo langsung menuju Halaman Tengah Istana Kepresidenan. Ia didampingi oleh dua mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, dengan menggunakan mobil buggy yang telah disiapkan khusus untuk acara tersebut.

Dalam perjalanan menuju mobil golf, ketiga tokoh tersebut berjalan beriringan. Mereka diikuti oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Mayor Teddy Indra Wijaya. Prabowo duduk di kursi depan, sementara SBY dan Jokowi berada di baris kursi kedua.

Di atas panggung yang telah dipersiapkan, Presiden Prabowo menyampaikan sambutan resmi sebelum meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ia menekan tombol sirine yang menjadi simbol peresmian dana kekayaan negara tersebut.

Dikutip dari ANTARA, sebelum acara peresmian dimulai, Prabowo mengungkapkan beberapa kata pembuka, "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia."

Dalam suasana yang penuh semangat kebersamaan, Presiden Jokowi juga memberikan ucapan selamat secara spontan.

Danantara dibentuk sebagai dana kekayaan negara yang diharapkan dapat mengelola aset melebihi 900 miliar dolar AS, dengan estimasi dana awal sekitar 20 miliar dolar AS. Hal ini bertujuan untuk menyediakan sumber pendanaan bagi berbagai proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Struktur organisasi Danantara mencakup Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Tujuan dari pembentukan dewan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan investasi dilakukan dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas demi kepentingan nasional yang maksimal.

Dengan adanya dana ini, pemerintah berusaha menciptakan sinergi antara kebijakan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang strategis. Selain itu, dana tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang berfokus pada proyek-proyek inovatif dan berdampak tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

Para ahli dan pelaku bisnis menekankan betapa pentingnya pengelolaan Danantara yang sepenuhnya terpisah dari campur tangan politik dan kepentingan bisnis tertentu. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, menegaskan bahwa "Pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu."

Dengan adanya pengelolaan yang independen, diharapkan praktik korupsi dan penyalahgunaan dana dapat dihindari, serta mencegah terulangnya kesalahan investasi yang pernah terjadi di masa lalu. Hal ini bertujuan agar setiap langkah dalam pengelolaan aset negara dilakukan semata-mata untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Peluncuran Danantara bukan hanya sekadar transformasi dalam pengelolaan dana kekayaan negara, tetapi juga memberikan sinyal yang jelas kepada semua pemangku kepentingan. Pesan tersebut adalah bahwa transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme akan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan investasi.

Q1: Apa itu Danantara dan apa tujuan utamanya?

A1: Danantara adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang dibentuk untuk mengelola aset negara sebagai dana kekayaan negara, dengan tujuan mendanai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor ekonomi.

Q2: Mengapa momen jalan bersama Prabowo, SBY, dan Jokowi dianggap istimewa?

A2: Momen tersebut dianggap istimewa karena memperlihatkan kebersamaan antara Presiden saat ini dan dua mantan Presiden yang memiliki peran penting dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, sekaligus menandai peluncuran resmi Danantara dengan simbolisme persatuan nasional, meskipun Megawati tidak hadir.

Q3: Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasan Danantara?

A3: Pengelolaan Danantara dilakukan melalui struktur Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat yang ditunjuk langsung oleh Presiden, serta diharapkan berjalan secara independen dan transparan untuk menghindari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.