Merdeka.com - Natuna menjadi isu yang sedang hangat-hangatnya. Di lini masa Twitter, Natuna masuk daftar Trending Topic Indonesia sejak dari Sabtu (4/1). Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ikut mengomentari soal pencurian ikan lewat cuitannya.

Selama menjabat sebagai menteri, Susi dikenal tegas terhadap kapal-kapal asing yang kedapatan mencuri ikan dari perairan Indonesia.

Sabtu (4/1) kemarin, Susi kembali menulis komentarnya soal reaksi dan sikap Menhan Prabowo dalam menangani masalah yang sedang melanda perairan Natuna.

Tidak hanya Susi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat juru bicaranya, Muhammad Kholid juga mengomentari sikap Prabowo yang terlalu lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan China.

Sikap Menhan Prabowo Soal Natuna

Begitu kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard kembali melakukan pelanggaran batas perairan ZEEI, pemerintah Indonesia segera melakukan rapat darurat. Sikap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menjadi sorotan.

2019 Merdeka.com/Ronald Chaniago

Jumat (3/1), Prabowo menemui Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi di perairan Natuna. Usai pertemuan tersebut, Prabowo menyebutkan kalau China adalah negara sahabat, dan berupaya untuk menemukan solusi terbaik bagi dua pihak.

"Kita masing-masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baiklah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," jelas Menhan Prabowo di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta.

PKS Nilai Prabowo Lembek Soal Natuna

Pernyataan sikap Prabowo terkait persoalan perairan Natuna dianggap terlalu lunak oleh PKS. Lewat juru bicara mereka, Muhammad Kholid, menyayangkan sikap lunak Prabowo.

Luhut Usai Temui Prabowo 2019 Merdeka.com/lizsa egeham

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh menganggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," tegas Kholid, Sabtu (4/1). Di sisi lain, PKS mendukung penuh sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang mengirim nota protes ke pemerintah China. "Pemerintah harus bersikap keras dan tegas, tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," imbuh Kholid.

Komentar Susi Pudjiastuti

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga ikut berkomentar mengenai sikap Menhan yang kurang tegas. Lewat cuitannya, Susi mengatakan kalau pencurian ikan dan persahabatan itu berbeda.

2020 Twitter

"Bedakan pencurian ikan dengan persahabatan antar negara," tulis Susi Pudjiastuti, Sabtu (4/1) kemarin. Pemilik Susi Air ini juga menambahkan tautan."Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUD, karena IUUF adalah crime/kejahatan lintas negara," imbuh Susi.

Susi Pudjiastuti: Pencurian dan Persahabatan itu Beda

Dalam cuitannya, Susi Pudjiastuti menyertakan video pidatonya saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Di video singkat tersebut, Susi menegaskan untuk menenggelamkan kapal-kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

2019 Liputan6.com/Herman Zakharia

"Kalau ada ekonom-ekonom, pejabat-pejabat bicara, kalau ada penenggelaman kapal, investor takut untuk investasi perikanan di Indonesia. Itu mah mengada-ada namanya... Presiden dengan Perpres nomor 44 memang tidak boleh menangkap ikan, kalau mau investasi bikin pabrik, beli," tegas Susi di video berdurasi kurang dari semenit itu. Susi juga menambahkan keterangan di tautan videonya dengan kembali menegaskan kalau persahabatan dan investasi itu berbeda dengan pencurian ikan.

TNI Siapkan Pasukan Tambahan

Menanggapi pelanggaran hukum internasional oleh China atas perairan Natuna, TNI bergerak sigap. Pangkogabwilhan I, Yudo Margono menambah pasukan pengaman Natuna.

2020 Instagram PUSPEN TNI

Laksamana Madya Yudo Margono mengatakan, TNI menyiagakan kurang lebih 600 personel untuk mengamankan Natuna dan menjaga keutuhan NKRI dari klaim negara asing. "Pasukan yang terlibat dalam apel berjumlah kurang lebih 600 personel, terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjiptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna," tulis PUSPEN TNI, Sabtu (4/1).

Apel Rutin Amankan Laut Natuna

Sebelum melanjutkan tugas penjagaan, pasukan gabungan TNI dari segala unsur ini menggelar apel rutin yang dipimpin langsung oleh Pangkogabwilhan I. Dalam apel rutin ini, Pangkogabwilhan I memberikan pengarahan kepada seluruh personel pasukan gabungan TNI untuk tetap siaga, dan melakukan pengamanan sesuai aturan yang berlaku.

2020 Instagram PUSPEN TNI

Pangkogabwilhan I juga mengingatkan kepada prajurit untuk tetap melaksanakan penindakan secara terukur dan profesional."Pelaksanaan penindakan secara terukur dan profesional sehingga tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik," tegas Pangkogabwilhan I dilansir dari PUSPEN TNI.