Gejolak di Tubuh Militer Israel, Puluhan Tentara Zionis Ogah Perang ke Gaza Blak-blakan Lawan Netanyahu

Sebanyak 41 prajurit Israel secara terbuka menyatakan penolakan mereka untuk melanjutkan dinas militer, menyebut operasi militer yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai genosida yang dijalankan demi kepentingan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bukan demi keselamatan warga Israel atau pembebasan sandera. Demikian laporan Anadolu Agency pada Selasa.

Para tentara yang berasal dari unit intelijen dan perang siber Israel tersebut mengirim surat resmi yang ditandatangani kepada Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Kepala Staf Umum Eyal Zamir, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Surat itu menegaskan sikap mereka yang menolak terlibat dalam operasi militer yang mereka nilai bermuatan politis. Demikian menurut harian Israel Yedioth Ahronoth.

Dengan judul "Tentara untuk Para Sandera", mereka menyatakan bahwa perluasan serangan militer di Gaza bukanlah keputusan yang diambil demi pertimbangan keamanan nasional, melainkan demi kepentingan politik elite penguasa.

“Kami tidak akan menjadi bagian dari perang yang tujuannya mempertahankan kekuasaan Netanyahu,” demikian isi pernyataan mereka dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (12/6/2025).

Beberapa di antara mereka mengaku akan menyatakan penolakan ini secara terbuka, sementara sebagian lainnya memilih bentuk perlawanan yang lebih tenang dan tidak mencolok.

Sebelumnya, pada awal Juni, Kepala Staf Eyal Zamir memerintahkan perluasan operasi darat militer Israel ke berbagai wilayah tambahan di utara dan selatan Gaza. Langkah ini diambil di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah di wilayah yang terus diblokade tersebut.

Militer Israel menyatakan bahwa tujuan dari perluasan operasi ini adalah untuk “menciptakan kondisi yang mendukung pembebasan sandera serta kekalahan total Hamas”.

Israel memperkirakan bahwa 56 sandera masih berada di Gaza, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Sementara itu, lebih dari 10.100 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang buruk, termasuk laporan penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, menurut kelompok-kelompok hak asasi Palestina dan Israel.

Hamas telah beberapa kali menawarkan pertukaran semua tawanan Israel dengan penghentian agresi militer, penarikan pasukan dari Gaza, serta pembebasan tahanan Palestina.

Namun, Netanyahu menolak tawaran tersebut dan bersikeras pada syarat pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina serta pengambilalihan kendali atas wilayah Gaza oleh pihak lain.

Kebijakan ini menuai kritik keras dari kalangan oposisi Israel dan keluarga para sandera, yang menuduh Netanyahu memperpanjang konflik demi menjaga stabilitas koalisi pemerintahan sayap kanan yang dipimpinnya.

Tentara Israel, yang menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan lebih dari 55.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas kejahatan perangnya terhadap warga sipil di daerah kantong tersebut.