Disinggung saat Rapat DPR, Ternyata Indonesia Pernah Punya Lokasi Kasino Legal yang Bikin Cuan Negara

Pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI Galih Kartasasmita soal kasino dalam rapat beberapa waktu lalu, ramai menjadi perbincangan publik. Sebab, banyak orang mengartikan ucapan Galih sebagai usulan untuk melegalkan perjudian di Indonesia.

Di tengah larangan perjudian di Indonesia, sedikit orang yang tahu bahwa Jakarta pernah memiliki kasino legal. Kisah ini bermula pada tahun 1967 di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin.

Kasino pertama dan satu-satunya yang pernah dilegalkan di Indonesia berdiri di Petak Sembilan No. 52, Jakarta Barat. Keputusan Gubernur melegalkan judi didorong oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendapatan daerah. Simak ulasannya:

Kasino memang pernah dibuka secara resmi di Indonesia pada tahun 1967. Tak disangka, hal itu pernah memberi keuntungan besar ke pemerintah. Saat itu, Gubernur Jakarta, menghadapi tantangan pelik dalam membangun ibu kota.

Banyak infrastruktur dan berbagai proyek besar belum dibangun karena ketiadaan anggaran. Atas dasar ini, Ali kemudian harus mencari cara menambah anggaran dan salah satunya lewat legalisasi perjudian.

Kasino di Petak Sembilan beroperasi selama 24 jam dan pendapatan yang dihasilkan sangat signifikan. Laporan menyebutkan pajak yang disetorkan ke pemerintah mencapai Rp25 juta per bulan pada tahun 1967, jumlah yang fantastis pada masa itu.

Arena kasino ini buka setiap hari tanpa henti dan dijaga ketat aparat kepolisian. Namun, perjudian hanya ditunjukkan untuk Warga Negara (WN) China atau keturunan China di Indonesia. WNI tidak diperbolehkan ikut bertaruh di meja judi.

Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di Jakarta seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Keberhasilan kebijakan ini terlihat dari peningkatan drastis anggaran pembangunan DKI Jakarta.

Dalam kurun waktu 10 tahun, anggaran tersebut meningkat dari puluhan juta rupiah menjadi Rp89 miliar hingga Rp122 miliar pada tahun 1977. Angka ini menunjukkan dampak signifikan dari pendapatan kasino terhadap pembangunan Jakarta.

Namun, kejayaan kasino ini tidak berlangsung lama. Pemerintah pusat kemudian melarang perjudian melalui UU No. 7 Tahun 1974. Akibatnya, kasino di Petak Sembilan dan kasino-kasino lain di Jakarta seperti Copacabana Casino di Ancol harus ditutup.

Dana yang diperoleh dari pajak kasino memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Jakarta. Sekolah, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur lainnya dibangun atau diperbaiki berkat pendapatan dari kasino tersebut.

Namun, dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari legalisasi kasino ini perlu dikaji lebih lanjut. Aspek-aspek negatif seperti potensi kecanduan judi dan dampak sosial lainnya juga perlu diperhatikan.

Kasino di Petak Sembilan menjadi bukti sejarah penting dalam perjalanan pembangunan Jakarta, menunjukkan bagaimana suatu kebijakan, meskipun kontroversial, dapat memberikan dampak signifikan pada perkembangan suatu daerah.

Sebelumnya, Galih Kartasasmita sempat menyinggung soal praktik kasino dalam rapat dengan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/5/2025) lalu.

Namun, dia membantah jika pernyataannya merupakan usulan agar pemerintah melegalkan perjudian di Indonesia. Menurutnya, kala itu ia meminta pemerintah untuk berpikir kreatif dalam mencari pemasukan negara bukan pajak (PNBP) selain dari sektor sumber daya alam non migas.

Galih lalu mengambil contoh ekstrem keberhasilan Uni Emirat Arab dalam mencari PNBP di luar SDA dengan membuka kasino. Tapi menurut Galih, contoh yang disebutkan itu bukan bermaksud mendorong pemerintah menjadikan kasino legal demi PNBP baru.