Soal penurunan biaya interkoneksi, pemerintah punya hitungan sendiri

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan, pihaknya selalu terbuka atas masukan dari stakeholder terkait rencana pemerintah menurunkan biaya interkoneksi. Namun dikatakannya, pemerintah telah memiliki hitung-hitungan sendiri soal penurunan biaya interkoneksi.

"Ya, kalau interkoneksi kan bervariasi. Ada yang minta rendah dan ada yang meminta tinggi. Bagi saya, silakan kasih masukan kepada pemerintah, tapi pada akhirnya kita punya angka sendiri yang paling optimal untuk industri secara keseluruhan," jelasnya saat ditemui di gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Jakarta, Selasa (13/06).

Kata pria yang akrab disapa Chief RA ini, pada dasarnya, keputusan pemerintah menurunkan biaya interkoneksi tersebut merupakan langkah agar industri telekomunikasi lebih efisien.

"Balik lagi bagaimana kita melihat industri ini lebih efisien. Industri efisien itu melihat dari komponen biayanya. Biaya komponen itu apa, ada macem-macem. Ada interkoneksi, ada cash cost dan non cash cost. Kalau non cash cost itu, bukan cash biaya keluar. Ya itu dari apa, dari depresiasi. Depresiasi adalah fungsi dari investasi. Itu semua harus diupayakan turun. Regulasi yang dibuat itu harus menyasar biaya itu turun. Jadi interkoneksi bukan satu-satunya. Semua termasuk regulatori cost," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menurunkan biaya interkoneksi sebesar 25 persen. Tujuan dari dipangkasanya biaya interkoneksi ini ingin agar panggilan lintas operator bisa mendekati biaya panggilan ke sesama jaringan operator. Langkah pemerintah itu, ternyata menyisakan perbedaan pandangan.

Pada suatu kesempatan, Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah, menyebut, jika tarif interkoneksi hanyalah sebagian kecil atau sekitar 15 persen dari variable komponen tarif retail secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa variable biaya. Sebagai contohnya, service activation fee, marketing fee, dan margin.

Menurutnya, cara tersebut tidak akan signifikan mengurangi penurunan tariff ritel off net. Pasalnya, dirinya berkaca pada tahun 2008 di mana penurunan biaya interkoneksi itu tidak pernah berdampak signifikan.

"Perhitungan tarif interkoneksi sebenarnya harus berdasarkan cost based. Hal ini menjadi common practice di perhitungan interkoneksi sebelumnya maupun benchmark di berbagai negara lain. Urutannya adalah, setiap operator memberikan data biaya penggelaran jaringan masing-masing kepada regulator, dimana setelah itu regulator akan melakukan audit terhadap angka yang diserahkan dari operator," ujarnya.

Ditambahkannya, perhitungan tarif interkoneksi juga harus dilakukan secara komprehensif dan bersifat adil untuk semua pihak. Artinya, tidak ada operator yang diuntungkan dan dirugikan dalam berinterkoneksi.

"Kami berharap agar tarif interkoneksi yang baru memberikan dampak yang lebih baik kepada perusahaan maupun industri dengan perhitungan yang fair dan transparan," jelasnya.

Selain itu, pengamat telekomunikasi dari ITB, Ian Yosef pernah mengkritik rencana tersebut. Menurutnya, rencana tersebut banyak kalangan yang menilai hanya menguntungkan pelanggan di kota besar dan tak adil bagi pelanggan seluler di daerah terutama daerah tertinggal. Hal ini lantaran kemampuan operator untuk membangun jaringan dan meningkatkan kualitas layanannya di daerah akan menurun.

"Semakin besar wilayah layanan operator maka semakin tinggi investasi per menit panggilan. Biaya ini akan lebih tinggi lagi apabila operator menggelar jaringan ke perdesaan. Operator yang memiliki jaringan terbanyak akan dirugikan apabila tarif interkoneksi yang diimplementasikan dibawah biaya jaringan operator tersebut. Sebaliknya operator dengan jaringan paling sedikit akan diuntungkan," ujarnya.