Regulasi Pengendalian Ponsel Lewat IMEI Berlaku Ke Depan

Merdeka.com - Pemerintah memastikan bahwa tanggal 18 April mendatang, ponsel-ponsel illegal dijamin tak akan bisa dioperasikan di Indonesia. Hal itu sudah disepakati jauh-jauh hari melalui prosedur IMEI sebagai upaya menjegal ponsel black market.

Meski begitu, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail menegaskan bahwa regulasi ini bukan bersifat surut.

"Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah regulasi ini berlaku ke depan. Bukan ke belakang. Jadi kalau ada masyarakat yang membeli smartphone di luar negeri sebelum tanggal 18 April 2020, itu tak perlu mendaftarkan IMEI-nya. Bisa langsung digunakan seperti biasanya," ungkap Ismail di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Jumat (28/2).

"Tetapi, jika membelinya setelah tanggal 18 April 2020, maka harus mendaftarkan IMEI-nya terlebih dahulu melalui sistem aplikasi yang sedang disiapkan agar smartphone bisa digunakan," terang dia.

Dengan adanya peraturan ini, pada akhirnya konsumen diwajibkan kritis dan memahami barang yang akan dibelinya secara legal.

"Pastikan kritis dan cerdas dengan melakukan pengecekan IMEI di situsweb Kemenperin baik pembelian offline maupun online," kata dia.

Skema Pengendalian IMEI

Pemerintah bersama operator seluler sepakat untuk menggunakan metode whitelist sebagai upaya pembatasan ponsel illegal melalui IMEI. Hal itu diungkapan oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail.

"Skema white list ini adalah upaya proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya," ungkap Ismail saat acara konferensi pers di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Jumat (28/2).

Sebelumnya, terdapat dua langkah metode pengendalian ponsel illegal melalui IMEI yakni white list dan black list. Metode whit list ini adalah metode ponsel yang memiliki IMEI terdaftar yang dapat sinyal untuk menerima layanan telekomunikasi dari operator. Sebaliknya, jika ponsel itu illegal, maka tidak akan bisa digunakan.

Sementara black list system adalah sistem di mana jika smartphone legal maupun illegal tetap akan mendapatkan sinyal. Namun, jika terdeteksi ponsel itu adalah illegal, maka sistem akan memblokirnya.