Jumlah data prabayar operator & Dukcapil beda, DPR kritik pemerintah

Merdeka.com - Menkominfo Rudiantara memaparkan data jumlah registrasi kartu prabayar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI Komisi I.

Dalam pemaparannya itu, ada sekitar 304 juta nomor SIM prabayar yang sudah terdaftar berdasarkan data operator seluler. Sementara itu, di Dukcapil lebih besar yakni 351 juta nomor SIM prabayar yang tervalidasi.

Pemaparan jumlah data yang berbeda itu pun dikritisi oleh anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo. Persoalannya adalah gap antara jumlah dari operator seluler dengan Dukcapil terlampau jauh.

"Ketidaksesuaian sistem Dukcapil dan operator itu bisa terpaut 45 jutaan. Harusnya kalau sudah ada NIK diinput, sistemnya mencocokkan secara otomatis," katanya saat RDP di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Senin (19/3).

Menkominfo Rudiantara pun menjelaskan mengapa terjadi perbedaan jumlah tersebut. Dikatakannya, ada empat hal yang menjadikan jumlah itu berbeda.

Pertama, satu NIK dilakukan mendaftar lebih dari satu kartu SIM prabayar. Kemudian yang kedua, bisa jadi satu NIK dan satu kartu SIM prabayar didaftarkan lebih satu kali.

Ketiga, satu kartu SIM prabayar didaftarkan dengan lebih dari satu NIK. Serta yang keempat, proses registrasi sudah tercatat berhasil di Dukcapil, tetapi belum tercatat di operator seluler.

"Itu yang bisa menyebabkan perbedaan jumlah antara data operator seluler dengan dukcapil. Makanya kita tunggu hasil akhirnya nanti," ungkapnya.

Terkait perbedaan itu, Rudiantara mengatakan tidak ada kebocoran data. Data pelanggan, dikatakannya, telah dilindungi aturan yakni UU ITE, UU Sisminduk, UU Telekomunikasi, dan KUHP Pencurian.

"Selain itu, operator selular juga sudah menggenggam sertifikasi ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi," jelasnya.