BSSN butuh anggaran Rp 2 triliun tumpas kejahatan siber
Merdeka.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berencana akan membahas mengenai anggaran bersama komisi I DPR RI pada pertengahan bulan ini. Menurut Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi, Kepala BSSN, anggaran untuk memperkuat ketahanan siber republik ini diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah. Detilnya, sayang ia tak menjelaskan.
"Mungkin Rp 2 triliun atau bisa lebih," katanya usai temu bersama awak media di kantor BSSN, Jakarta, Jumat (5/1).
Terlepas itu, dalam waktu dekat BSSN akan mengundang stakeholder terkait untuk menyinergikan tugas-tugas dan tanggung jawab. Sebagaimana diketahui, tugas BSSN memiliki irisan yang sama dengan beberapa lembaga atau departemen di dalam suatu institusi.
Misalnya saja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kepolisian, BIN, dan TNI.
"Sesuai arahan, kita mengindari duplikasi dan perbedaan-perbedaan. Makanya kita diperintahkan bergandengan dengan BIN, Kemkominfo, dan stakeholder lain. Jadi bisa saling mengisi," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk saat ini tidak akan ada lebur organisasi yang beririsan dengan lembaga yang baru dibentuk ini. Semua yang beririsan, kata Djoko, akan disinergikan.
"Istilahnya tidak dilebur. Kita sinergi. Kita akan undang stakeholder ini secara rinci. Misalnya, Mabes Polri kemampuannya di bidang siber seperti apa, BIN seperti apa, TNI juga. Ini juga arahnya penghematan anggaran. Presiden sudah mewanti-wanti jangan mengajukan hal yang sama atau tumpang tindih," terangnya.
(mdk/ega)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar juga menekankan pentingnya menguatkan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnyakenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaAparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya