Bolt Masih Belum Bayar Cicilan Hutang BHP Frekuensi

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan sejauh ini Bolt belum membayar tunggakan hutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio 2,3 Ghz selama 2 tahun. Padahal, anak perusahaan Lippo Grup itu berjanji untuk melunasinya secara bertahap.
Sebagaimana diketahui, Bolt belum membayar biaya BHP sejak tahun 2016 hingga 2018 dengan nilai Rp 343,5 miliar.
"Saya katakan, prinsipnya orang gak bayar hutang ya harus bayar. Mereka belum bayar hutangnya yang 2 tahun terakhir itu," jelas Rudiantara kepada awak media di kantornya Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (19/12), kemarin.
-
Kapan Bung Karno melunasi utang ongkos taksinya? Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada masa pendudukan Jepang, Arief dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu yang sangat familiar baginya.
-
Bagaimana Bung Karno melunasi utang ongkos taksinya? Malam itu, Bung Karno datang ke rumah dengan dua maksud: pertama, untuk melunasi semua utang ongkos taksi yang belum terbayar, dan kedua, untuk menawarkan Arif pekerjaan sebagai sopir pribadinya.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Siapa yang mengklarifikasi berita soal Pertalite? Klarifikasi Pertamina Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan, tidak ada rencana penghentian distribusi BBM jenis Pertalite pada 1 September 2024.
-
Siapa yang menunggak pembayaran? 'Nah, jemaah sulsel itu sudah selesai semua pembayaran ke oknum broker seat, jemaah surabaya yang belum selesaikan. Ini informasi yang saya dapat yah, tapi belum ada kepastian yah,' sebutnya.
-
Kapan MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI-Kota segmen pertama selesai? Pembangunan Fase 2A MRT Jakarta yang akan menghubungkan Bundaran HI dengan Kota ini diharapkan selesai pada 2027 untuk segmen pertama, sementara segmen kedua ditargetkan rampung pada 2029.
Lebih lanjut menteri yang akrab disapa Chief RA ini mengatakan bahwa sejauh ini pemerintah akan fokus terhadap nasib pelanggan Bolt. Sebab, frekuensi yang digunakan oleh perusahaan itu sudah tidak digunakan lagi. Ia pun meminta untuk menyiapkan sistem bagi pelanggan yang masih memiliki pulsa agar tidak dirugikan.
"Kita juga turun ke lapangan memastikan mereka tidak jualan lagi. Saya juga harus mendapatkan update lagi bagaimana sistem yang mereka siapkan untuk pelanggan yang masih sisa pulsa. Kalau dari sisi frekuensi sudah tidak dipakai. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini butuh sebulan atau dua bulan. Dan, Pemerintah fokus memperhatikan masalah pelanggan ini," terangnya.
Terkait dengan proposal perdamaian, mereka mengajukan dengan skema cicilan yang baru dan berpeluang membayar hutang BHP sampai dengan 30 tahun atau hingga 2048. Menurut Rudiantara, pengajuan banding itu sepenuhnya ada di kewenangan Kementerian Keuangan.
"Itu kewenangan bukan di saya tetapi Kementerian Keuangan," jelasnya.
(mdk/faz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Padahal mereka menjanjikan bantuan dana sebesar USD20 miliar, atau setara Rp 306 triliun
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kepada Budi Arie untuk segera menyelesaikan penyelesaian proyek BTS.
Baca Selengkapnya
Budi menuturkan, ada sekitar 5000 proyek mangkrak dan akan diselesaikan secepatnya.
Baca Selengkapnya
Ia tak ingin program yang terganjal kasus korupsi di era Johny G Plate tersebut kembali tersendat.
Baca Selengkapnya
Indonesia terus didesak menghentikan PLTU batubara untuk mengurangi emisi karbon.
Baca Selengkapnya
Padahal utang negara kepada CMPN, perusahaan milik Jusuf Hamka totalnya Rp800 miliar.
Baca Selengkapnya
Uang tersebut dikembalikan usai Kejagung memeriksa Menpora Dito dalam kasus korupsi BTS.
Baca Selengkapnya
Menkominfo Budi Arie Setiadi diam diam merapat ke Istana untuk bertemu Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
PLN telah mengirim tagihan bulanan listrik pascabayar pada 20 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca Selengkapnya
Luhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca Selengkapnya
program pensiun dini PLTU batubara ini juga membutuhkan biaya, seperti yang sudah ditawarkan JETP.
Baca Selengkapnya